JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia yang tergolong cepat membuat pemerintah melakukan kalibrasi ulang terhadap proyeksi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Menurut Menkeu, hal tersebut membawa implikasi yang cukup baik bagi pengelolaan keuangan negara dalam jangka panjang. Pasalnya, pembiayaan (utang) yang dirilis pemerintah biasanya didominasi oleh tenor yang cukup lama.
“Kemarin kita sudah melakukan penghitungan paling tidak Rp100 triliun untuk kita turunkan lagi, mungkin bisa lebih,” ujarnya dalam diskusi virtual di saluran CNBC, Selasa, 22 Maret.
Menkeu menjelaskan, sinyal optimisme ini turut pula dipengaruhi oleh kondisi pendapatan negara yang telah tumbuh sejak tahun lalu sehingga memperkecil gap kebutuhan pembiayaan.
BACA JUGA:
“Tahun lalu kita mengurangi issuance bonds karena defisit kita yang mestinya Rp1.000 triliun turun menjadi sekitar Rp800 triliun. Pendapatan negara tinggi sekali, seperti penerimaan pajak yang tinggi, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) juga tinggi jadi kita tidak perlu issued bonds luar negeri dulu,” tuturnya.
Sebagai informasi, defisit anggaran tahun ini dipatok dalam angka Rp868,02 triliun. Jumlah itu rencananya dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp973,6 triliun sesuai pagu APBN 2022.
Adapun, hingga Januari 2022 posisi utang pemerintah adalah sebesar Rp6.919,15 triliun atau setara dengan 39,63 persen dari produk domestik bruto (PDB). Nilai tersebut masih cukup longgar dari ketentuan konstitusi yang membatasi rasio utang tidak boleh melebihi 60 persen PDB.