JAKARTA – Organisasi keuangan global Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) secara resmi memberikan pandangan pertamanya terkait dengan situasi peperangan yang terjadi di Eropa Timur antara Rusia dengan Ukraina.
Melalui Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, lembaga finansial global itu menyampaikan bahwa setiap bangsa harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga komoditas secara signifikan dalam beberapa waktu ke depan.
“Di banyak negara, krisis menciptakan kejutan yang merugikan baik terhadap inflasi maupun aktivitas (produktif) di tengah tekanan harga yang sudah meningkat,” ujarnya dalam keterangan dikutip Senin, 7 Maret.
Menurut Kristalina, situasi ini membutuhkan perhatian khusus dari bank sentral selaku otoritas moneter agar tekanan inflasi tidak berdampak lebih jauh terhadap nilai mata uang.
“Otoritas moneter perlu secara hati-hati memantau kenaikan harga internasional terhadap inflasi domestik untuk mengkalibrasi respons yang tepat,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Kristalina juga menyampaikan pesan IMF kepada para menteri keuangan selaku pengelola fiskal (keuangan negara) agar bisa menempuh kebijakan yang berorientasi pada perlindungan rakyat atas dampak kenaikan harga.
“Kebijakan fiskal perlu mendukung rumah tangga yang paling rentan untuk membantu mengimbangi kenaikan biaya hidup,” tegas dia.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Ngeri! IMF Jabarkan Sanksi untuk Rusia Jika Dikucilkan dari Ekonomi Dunia
06 Maret 2022, 18:05
Adapun, Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani tidak menampik bahwa krisis militer di Ukraina telah menimbulkan tekanan terhadap APBN sebagai instrumen fiskal, utamanya dari sisi subsidi energi. Katanya, pemerintah sudah menggelontorkan dana sebesar Rp10,2 triliun untuk memenuhi mandatori subsidi energi pada sepanjang Januari 2022.
“Operasi APBN sangat nyata di dalam melindungi masyarakat, yaitu dari kenaikan harga energi yang melonjak sangat tinggi,” ucap Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyadari meningkatnya tensi geopolitik sangat mungkin menimbulkan gangguan rantai pasok yang berakibat pada tekanan inflasi.
“Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) dalam kisaran sasarannya, yaitu 3 persen plus minus 1 persen untuk periode 2022,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
