JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Didin S Damanhuri meminta presiden Joko Widodo untuk turun tangan dalam mengatasi krisis batu bara dengan menindak tegas pengusaha yang nakal. Damanhuri berpendapat, tidak menutup kemungkinan setelah 'Ratu Batu Bara' Tan Maulin, akan muncul Pangeran Batu Bara lainnya.
"Segala kemungkinan moral hazard akan terjadi kalau tidak ada penegakan hukum dari pemerintah. Sanksi yang tidak penuhi DMO saja tidak ada," ujarnya dalam webinar Kebijakan Publik yang diselenggarakan Narasi Institute, dikutip Jumat 14 Januari.
Menurutnya, kasus illegal mining ini harus ditangani dengan serius mengingat jumlah yang dikeruk mencapai 1 juta ton dan menghasilkan Rp2,5 triliun tanpa memberikan laporan kepada Kementerian Terkait yakni ESDM. Selain itu, negara juga semakin dirugikan karena tidak mendapat pajak ekspor
"Secara konstitusional adalah kalau di Pasal 33 ayat 3, ini tidak memakmurkan rakyat, ini sudah melanggar konstitusi!" tegasnya.
Damanhuri juga menyoroti pernyataan Luhut yang membuka ekspor karena butuh uang, menurutnya sektor ini adalah sektor yang menciptakan orang-orang super kaya.
"Belum lagi pemain di dalamnya biasanya cross management karena memiliki usaha kelapa sawit dan pertambangan. Konglomeratif namanya," imbuh Damanhuri.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Anggota Komisi VII, Muhammad Nasir, mengkritik pemerintah yang tidak becus mengawasi pasokan batu bara sehingga terjadi krisis untuk pasokan domestik. Dia menyebut, ada sosok 'Ratu Batu Bara' di Kalimantan Timur (Kaltim), yang kerap mengambil hasil tambang tersebut dan tidak melaporkannya ke pemerintah.
Pernyataan Nasir tersebut, dibantah oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menurutnya, Nasir tidak berbicara sesuai fakta.
"Saya rasa Bapak harus bicara yang betul-betul sesuai fakta," ujar Arifin.
Terkait
