Faisal Basri Sebut Wakil Menteri Rangkap Jabatan di Waketum Kadin adalah Hal yang Gila, Wamen BUMN: Tidak Ada Konflik Kepentingan

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo merespons kritik dari ekonom senior Faisal Basri mengenai rangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia menjamin tidak ada konflik kepentingan meskipun rangkap jabatan.

"Enggak ada (konflik kepentingan). Itu untuk membuka komunikasi saja. Karena proses bisnis kan di korporasi semua," tuturnya, di Jakarta, dikutip Kamis, 23 Desember.

Lebih lanjut, Tiko, sapaan akrabnya mengatakan dirinya ditugaskan di Kadin Indonesia. Hal ini supaya justru membuka suatu ekosistem kolaboratif antara Kementerian BUMN dengan swasta.

"Karena BUMN ingin menjadi ekosistem terbuka. Kan jelas kami di sana hanya organisasi kemasyarakatan bukan mengambil keputusan," katanya.

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri mengatakan konflik kepentingan menjadi masalah utama yang melingkupi pejabat negara saat ini. Sebab, menurut Faisal, banyak pejabat negara yang juga merangkap fungsi sebagai bagian dari pelaku usaha.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan bahwa rangkap jabatan antara pejabat negara dengan fungsi sebagai bagian dari pelaku usaha tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia.

"Sekarang ini titik nadir. Coba anda bayangkan tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah Indonesia, Wakil Menteri merangkap Wakil Ketua Umum Kadin. Sudah gila negara ini. Jadi konflik kepentingan sudah sangat blur," tuturnya dalam diskusi virtual, Selasa, 21 Desember.

Faisal juga menyoroti Ketua MPR Bambang Soesatyo yang juga merangkap jabatan menjadi pengurus teras Kadin Indonesia, yakni Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Termasuk juga staf ahli Menteri BKPM, Eka Sastra.

"Staf ahli Menteri BKPM, Eka Sastra itu perusahaannya banyak banget, juga (menjabat) Waketum Kadin. Pokoknya ngeri deh. Di situ akar konflik kepentingan," tuturnya.