Anggaran PEN Masih Sisa Rp220 Triliun, Sri Mulyani Dorong Serapan Belanja Kementerian dan Lembaga

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut bahwa alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih tergolong cukup besar. Dalam catatan Menkeu, hingga 10 Desember realisasi dana PEN tahun ini adalah sebesar Rp519,69 triliun atau setara 69,8 persen dari pagu Rp744,77 triliun.

“Artinya, dalam tiga pekan ke depan kita harus membelanjakan sekitar Rp220 triliun dan ini suatu belanja yang luar biasa besar. Maka dalam pekan ini kita akan melihat apakah semua program ekonomi kementerian dan lembaga serta daerah bisa menjalankan apa yang sudah dialokasikan,” ujarnya melalui saluran virtual Bisnis Indonesia, Rabu, 15 Desember.

Menkeu menambahkan, dorongan untuk segera membelanjakan anggaran tersebut juga memiliki peran strategis dalam mengerek angka pertumbuhan ekonomi jelang penutupan tahun.

“Dan ini akan sangat menentukan momentum pemulihan ekonomi kita di kuartal keempat. Pekan-pekan terakhir di bulan ini akan menjadi sangat sibuk untuk pemerintah untuk bisa menyelesaikan program-programnya,” tutur dia.

Lebih lanjut, bendahara negara menegaskan jika arah kebijakan 2022 akan tetap difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi yang disertai pada upaya penanganan COVID-19 yang terkendali. Diharapkan, pencapaian kekebalan komunal di masyarakat dapat segera tercapai agar aktivitas ekonomi tidak terlalu rapuh apabila terjadi shock yang disebabkan oleh peningkatan kasus harian.

“Kalau ini (kekebalan) tercapai maka kita bisa tetap meningkatkan aktivitas ekonomi. Daya tahan seperti inilah yang menjadi penting, selain juga pemerintah memastikan akan terus memberikan bantuan bagi masyarakat yang paling rentan,” tegasnya.

Untuk diketahui, serapan PEN yang baru menyentuh Rp519,69 triliun tersebar di lima klaster utama, yaitu kesehatan dengan realisasi Rp143,29 triliun, perlindungan sosial (perlinsos) Rp152,18 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp77,73 triliun. Lalu, klaster program prioritas Rp83,64 triliun, dan klaster insentif usaha Rp62,86 triliun.