JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa perkembangan terakhir dari penganggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2022 adalah sebesar Rp414 triliun.
Menurut dia, angka tersebut disebar ke dalam tiga klaster utama, yakni kesehatan sebesar Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan klaster penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun.
“Alokasi penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat akan disesuaikan seiring dengan perkembangan penanganan COVID-19,” ujarnya melalui saluran virtual, Selasa, 14 Desember.
Satu hal yang menarik adalah belum jelasnya keberlanjutan berbagai insentif perpajakan untuk tahun depan. Padahal, realisasi insentif usaha tersebut menjadi yang tertinggi dalam PEN 2021 bahkan disebut-sebut bakal menembus 112 persen dari pagu yang ditetapkan.
Menko Airlangga hanya memberikan kepastian fasilitas fiskal akan melekat bagi barang-barang kesehatan impor yang mendukung keperluan penanganan pandemi COVID-19 di dalam negeri.
BACA JUGA:
Asal tahu saja, insentif usaha periode 2021 difokuskan pada tiga sektor. Pertama, diskon PPnBM yang tercatat sudah mencapai Rp2,9 triliun hingga 10 Desember.
Lalu, pembebasan PPh 22 impor sebesar Rp17,4 triliun, serta pengurangan angsuran PPh 25 sebesar Rp25,1 triliun.
Dengan belum adanya acuan resmi dari pemerintah soal sasaran insentif perpajakan untuk periode mendatang, maka kemungkinan besar harga sejumlah barang akan naik seiring dengan penetapan tarif normal, seperti harga jual mobil dan juga properti.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #hari kartiniPopuler
Terkait
