Wahidin Halim Bilang Pengusaha Cari Karyawan Baru Saja jika Tidak Mau Terima Ketetapan Upah, Presiden KSPI Said Iqbal: Moral Rendah, Tidak Layak Jadi Gubernur

JAKARTA - Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa dirinya akan berkampanye untuk tidak memilih Gubernur Banten Wahidin Halim dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya. Hal tersebut buntut dari pernyataan yang menyuruh pengusaha untuk mencari pegawai baru jika karyawannya tidak mau menerima upah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov).

"Kaum Buruh akan mencatat dengan tinta yang terus basah di atas kerta nya bawa Gubernur Banten Wahidin Halim, kalau lah benar, kami akan kampanye jangan pilih 'Wahidin Halim'," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 7 Desember.

Iqbal akan menyarankan kaum buruh untuk memilih orang lain sebagai kepala daerah Banten, yang mau peduli terhadap rakyatnya. Ia menilai sikap Gubernur Banten memiliki moral yang rendah.

Apalagi, kata Iqbal, Banten dan Tangerang Raya terkenal dengan kota seribu industri. Sehingga tindakan Gubernur Banten tidak layak untuk menjadi pemimpin.

"Gubernur macam apa itu? Kalau orang dibayar Rp2,5 juta, Gubernur nyuruh orang dibayar melanggar undang-undang (UU). Moralnya sangat rendah sekali. Tidak layak menjadi seorang gubernur," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Iqbal, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang rendah sangat wajar ditolak oleh para buruh.

"Jika buruh melakukan aksi demonstrasi itu wajar dan secara juga konstitusional dilindungi oleh undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003," tuturnya.

Iqbal juga mempertanyakan sikap Wahidin yang dinilai takut kepada pemerintah pusat. Said Iqbal menyebut Wahidin terkesan takut kehilangan jabatan sebagai orang nomor satu di Banten.

"Atau hanya karena takut ke pemerintah pusat kok buruh yang ditindak, takut kehilangan jabatan rakyatnya dikorbankan. Sungguh moral yang rendah bagi seorang pemimpin, kalau ini benar dari mulut Gubernur Banten," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim minta pengusaha untuk mengganti pegawai yang tidak mau menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah provinsi. Menurutnya, masih banyak pekerja yang mau digaji antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan.

"Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 juta, Rp4 juta juga masih banyak," kata Wahidin usai menghadiri acara penyerahan DIPA ke pemerintah kota/kabupaten, di Pendopo Lama Gubernur Banten/Gedung Negara Pemerintah Provinsi Banten, Serang, Senin 6 Desember.