JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menginformasikan bahwa tidak ada kenaikan upah minum pada 2022 mendatang di empat provinsi berbeda, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan peniadaan pertumbuhan pendapatan pekerja untuk tahun depan di keempat wilayah tersebut dikarenakan pada 2021 nilai upah telah dianggap lebih tinggi.
“Ini membuat upah pada 2022 sama dengan upah di 2021,” ujarnya dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Kemenaker, dikutip Selasa, 16 November.
Menurut Indah, apabila kenaikan upah terus dilakukan hingga tahun depan maka situasi kurang baik akan dialami oleh para pelaku usaha setempat.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
BI: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.001 Triliun, Pemerintah dan Swasta Beda Tipis
15 November 2021, 22:10 -
| EKONOMI
Ekspor RI Makin Moncer, BPS Catat Periode Oktober Tembus 22 Miliar Dolar
15 November 2021, 17:48
“Upah di keempat provinsi tersebut telah berada di atas batas minimumnya, kalau dinaikan lagi akan semakin melambung dan itu tidak bagus,” tuturnya.
Adapun besaran upah di wilayah yang dimaksud adalah Sumatera Selatan Rp3,14 juta, Sulawesi Utara Rp3,31 juta, Sulawesi Selatan Rp3,16 juta, dan Sulawesi Barat Rp2,67 juta.
Sementara itu, untuk provinsi lain diluar empat kawasan tersebut diproyeksi bakal mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen dari nilai tahun ini. Sebagai informasi, level tersebut sangat jauh dari tuntutan beberapa serikat pekerja yang menginginkan ada pertumbuhan upah 10 persen.
Upah minimum provinsi (UMP) tertinggi masih terdapat di DKI Jakarta dengan Rp4,4 juta dan terendah di Jawa Tengah Rp1,8 juta.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
