Mudik Gratis Perlu Jadi Program Nasional
Program mudik gratis semestinya menjadi program nasional saat Idulfitri atau libur Natal dan Tahun Baru. (Istimewa)

Bagikan:

JAKARTA – Program mudik gratis selalu menjadi andalan pemerintah pada momen Lebaran setiap tahun. Selain membantu masyarakat meringankan ongkos mudik, ini juga menjadi cara menekan angka jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana efektivitas program tersebut? Merujuk data Kementerian Perhubungan dan Masyarakat Transportasi Indonesia, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor terus meningkat sejak 2015.

Bahkan, pada momen mudik tahun ini selepas Presiden Jokowi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor diperkirakan mencapai 25,13 juta orang.

Terlihat dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan tahun 2023 mengenai lima pilihan moda transportasi untuk mudik Lebaran mobil pribadi 27,32 juta orang (22,0 persen), sepeda motor 25,13 juta orang (20,30 persen), bus 22,77 juta orang (18,39 persen), kereta api antar kota 14,47 juta orang (11,99 persen) dan mobil sewa 9,53 juta orang (7,70 persen).

Padahal pada periode yang sama, pemerintah juga terus menggiatkan program mudik gratis. Tak hanya Kementerian Perhubungan, sejumlah perusahaan BUMN, pemerintah daerah, dan beberapa perusahaan swasta turut menyukseskan program tersebut.

Pengendara motor melintas di jalur alternatif selatan terowongan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, pada 10 Maret 2021, tiga hari menjelang Lebaran 2021. (Antara/Adeng Bustomi/hp.)

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno tak memungkiri program mudik gratis memang belum bisa dikatakan efektif secara persentase. Namun, paling tidak ada upaya untuk mengimbangi.

“Kalau tidak ada mudik gratis jumlahnya pasti melonjak. Apalagi secara ekonomis lebih irit, mudik menggunakan sepeda motor bisa menekan pengeluaran tarif angkutan umum yang tentu selalu meningkat saat momen mudik,” kata Djoko kepada VOI pada 14 April 2023.

Dengan menggunakan sepeda motor, pemudik juga lebih leluasa dari segi waktu dan tak perlu mengantre tiket. Pemudik pun bisa menggunakan sepeda motornya berkeliling di kampung halaman. Tidak perlu meminjam dari sanak saudara.

Kendati begitu, risikonya juga jauh lebih besar, rentan kecelakaan. Sepeda motor tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh.

“Jadi, usahakan tidak memilih sepeda motor, terlebih bila bersama istri dan anak-anak. Selagi ada program mudik gratis segera manfaatkan,” ucap Djoko.

Kilas Balik

Dalam catatannya, Djoko mengatakan program mudik gratis kali pertama dilakukan oleh PT Sido Muncul pada 1991 dengan tujuan Wonogiri dan sekitarnya. Tujuannya melayani para penjual jamu yang telah membantu memasarkan produk-produk jamu Sido Muncul.

Lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada 2007 berinisiatif mengambil langkah serupa dengan tujuan kota-kota di Jawa dan sebagian Sumatera. Tujuannya tak sekadar pelayanan, melainkan juga untuk mengurangi jumlah pemudik dengan sepeda motor agar dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Sebab, ketika itu, sepeda motor sudah menjadi moda transportasi favorit masyarakat.

“Setelah muncul kebijakan kredit, tanpa atau dengan uang muka sekitar tahun 2005, produk sepeda motor laris di pasaran. Perusahaan juga semakin gencar berinovasi dengan menghadirkan produk-produk dengan kapasitas mesin di atas 100 cc. Akibatnya, tidak hanya untuk bekerja, banyak masyarakat juga memanfaatkan sepeda motor untuk transportasi mudik,” tutur Djoko.

PT Sido Muncul telah membuat program mudik gratis sejak tahun 1991. (Antara/Saptono/Ama/17)

Enam tahun berselang Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga menghadirkan program serupa pada momen mudik 2013.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian awalnya hanya menyediakan 2 lintas pelayanan. Lalu, pada periode 2016-2019 naik menjadi 3 lintas pelayanan.

Pemerintah daerah juga turut andil. Pemprov Jawa Timur tercatat sudah mencanangkan program mudik gratis sejak 2010 dan terus dilakukan hingga saat ini. Lalu diikuti oleh Pemprov Jawa Tengah pada 2015, dan Pemprov DKI Jakarta pada 2022.

“Tahun ini, Pemprov Kalimantan barat, Pemprov Kalimantan Selatan, dan Pemkab Tangerang juga sudah ikut,” kata Djoko.

Mudik 2023

Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun ini telah menyiapkan 3 lintas pelayanan mudik gratis dengan kapasitas 46.720 penumpang dan 10.440 unit sepeda motor dengan total durasi 20 hari untuk mudik dan balik.

Kapasitas angkut setiap hari untuk Lintas Utara Cilegon Jakarta Gudang–Stasiun Tawang, Semarang mengangkut 174 unit sepeda motor dan 848 penumpang. Lintas Tengah Jakarta Gudang–Stasiun Purwosari, Solo mengangkut 848 penumpang dan 174 unit sepeda motor. Lintas Selatan dari Stasoun Kiara Condong, Bandung menuju Stasiun Purwosari, Solo dengan mengangkut 640 penumpang dan 174 sepeda motor.

Sementara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut membuka satu rute pelayaran mudik gratis. Rute Pelabuhan Tanjung Priok–Pelabuhan Tanjung Emas menggunakan KM Dobonsolo kapasitas 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor.

Begitupun Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Menyediakan 585 unit bus untuk mengangkut 24.072 penumpang dan 30 truk untuk mengangkut 900 sepeda motor. Dengan tujuan 28 kota di Pulau Jawa dan 2 kota di Pulau Sumatera.

Keberangkatan dilakukan dari 5 terminal di Jabodetabek, seperti Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Pulo Gebang di Jakarta, Terminal Baranangsiang di Bogor, Terminal Jatijajar di Depok, dan Terminal Poris Plawad di Tangerang.

“Sebanyak 74 BUMN yang dikoordinir PT Jasa Raharja juga menyelenggarakan mudik gratis tahun ini,” ucap Djoko.

Menurutnya, program mudik gratis pada saat perayaan Idulfitri atau musim Lebaran maupun perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) perlu menjadi program nasional. Pelaksanaannya tidak hanya di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera, melainkan juga di daerah termasuk daerah kepulauan.

“Agar tidak salah sasaran, maka dasar seleksinya adalah kartu-kartu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, seperti kartu prasejahtera, dan PKH (Program Keluarga Harapan). Sumber dananya bisa dari APBN, APBD, atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. Bisa juga dari CSR perusahaan swasta,” imbuhnya.