JAKARTA - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyindir Firli Bahuri dkk yang tengah mengadakan kegiatan rapat kerja 'mewah' di hotel bintang lima di Yogyakarta. Menurutnya, KPK kini kehilangan kesederhanaannya yang harusnya jadi contoh untuk lembaga negara lain.
"Dia harusnya jadi role model. Kalau sekarang KPK juga (raker, red) di hotel bintang lima berarti fungsi KPK dalam mempertahankan budaya integritas jadi hilang," kata Abraham dalam keterangannya kepada wartawan yang dikutip Jumat, 29 Oktober.
"Harusnya dia jadi role model, contoh. Model apa? Harus sederhana tidak melakukan pemborosan," imbuhnya.
Abraham juga menyinggung hilangnya budaya integritas dengan bermewah-mewah menggelar rapat di hotel dengan fasilitas mentereng. Tak hanya itu, KPK juga seakan tak peka karena menggelar rapat mewah di tengah kondisi ekonomi sulit akibat pandemi COVID-19.
"Semua orang hidup dalam empati keprihatinan dalam suasana pandemi. Harusnya, KPK punya kepedulian terhadap itu seperti orang susah makan bukan justru sebaliknya bersenang-senang," tegasnya.
Lagipula, rapat semacam ini dianggapnya sebagai pemborosan dan belum pernah dilakukan. Abraham mengatakan saat dirinya menjadi Pimpinan KPK rapat kerja tidak pernah dilakukan di luar kota. Bahkan, biasanya hanya dilakukan di kantor agar pekerjaan mereka tidak terganggu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Sopir Truk yang Serempet Anggota Patwal Polda Metro Hingga Tewas Jadi Tersangka
29 Oktober 2021, 12:58 -
| BERITA
Pernyataan Megawati yang Minta Kader PDIP Mundur Dinilai Sindir Pendukung Ganjar Pranowo
29 Oktober 2021, 12:09 -
| BERITA
WN AS Heather Mack Pembunuh Ibu Kandung dalam Koper Bebas dari Lapas Kerobokan Bali
29 Oktober 2021, 08:51
Meski begitu, dia tak menampik ada acara besar KPK yang dilakukan di luar kota yaitu saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA).
"Kalau raker zaman saya, mungkin juga di zaman saya itu kita tidak pernah keluar dari Jakarta. Bahkan, kebanyakan dari kantor supaya bisa sambil bekerja. Memang pernah di daerah kayak Jogja, Bandung tapi itu hari antikorupsi yang biasa dilakukan KPK," ungkap Abraham.
"Kalau Hakordia biasa pindah-pindah sesuai tema. Tapi kalau raker enggak pernah karena pandangan kita dulu kalau melakukan raker di luar daerah itu pemborosan dan tidak sesaui budaya KPK, budaya integritas karena pemborosan dan kesannya menghambur-hamburkan," tambahnya.
Sebagai informasi, kegiatan Rapat Kerja Organisasi dan Tata Kelola (Ortaka) ini dilaksanakan sejak Kamis, 27 Oktober. Pada hari tersebut, ada sejumlah acara termasuk mendengarkan pemaparan materi bertajuk Strategic Learning: Transformasi Organisasi menuju Purpose-Driven Organization yang disampaikan Ignasius Jonan.
Berikutnya, pada malam hari dilanjutkan dengan acara indoor team building yaitu fun game dan team work yang diikuti 55 orang peserta yang dibagi jadi lima grup.
Sementara pada Kamis, 28 Oktober acara dilanjutkan dengan paparan rapat tinjauan kinerja KPK. Sedangkan Jumat, 29 Oktober para peserta akan menuju Mapolsek Ngemplak Jogja untuk melaksanakan sepeda santai menuju Warung Kopi Klothok yang ada di kawasan Kaliurang.
Setelah sepeda santai dilakukan, para peserta akan kembali ke hotel untuk mendengarkan arahan dan poin keputusan raker.
Berbagai kegiatan ini kemudian ramai dikritik karena dianggap tak perlu dan menghambur-hamburkan uang di tengah pandemi COVID-19. Hanya saja, Sekjen KPK Cahya H Harefa mengatakan pelaksanaan rapat di Yogyakarta ini sudah diagendakan sejak lama tapi terkendala akibat pandemi COVID-19.
Selain itu, rapat ini juga direncanakan secara matang termasuk perihal penggunaan anggaran selama kegiatan berlangsung.
"Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," tegas Cahya kepada wartawan, Rabu, 27 Oktober.
Dia juga menegaskan, raker ini perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi, guna mendukung tugas dan fungsi KPK sesuai dengan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.
