Pemprov DKI Akan Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Sopir Transjakarta, Wagub Riza: Menyopir di Busway Itu Berat

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Pemprov DKI akan lebih ketat melakukan pemeriksaan kesehatan para sopir bus Transjakarta imbas kecelakaan beberapa waktu lalu.

Hal ini menanggapi usulan DPRD DKI agar manajemen Transjakarta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada para sopirnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko kecelakaan.

"Saya kira setuju. Usulan dari teman-teman DPRD baik, ya. Nanti tentu dari Transjakarta akan melakukan evaluasi terkait jam kerja, kesehatannya akan kita evaluasi kembali, akan kita tingkatkan kembali," tutur Riza kepada wartawan, Kamis, 28 Oktober.

Riza memandang, pekerjaan sebagai sopir Transjakarta memang tidak mudah. Meskipun ada pembagian jam kerja, namun mereka harus selalu memiliki kondisi kesehatan yang prima.

Sebab, cara mengemudi bus Transjakarta berbeda dengan mengemudi kendaraan lainnya, dengan jalur khusus yang sempit. Sehingga, diperlukan konsentrasi tinggi.

"Menyopir di busway itu lurus, kemudian kiri kanan ada pembatas. Itu lebih berat, harus lebih fokus, lebih konsentrasi. Itu memang membosankan dan membuat ngantuk itu," ujar Riza.

"Tidak sama kalau kita bawa mobil di jalan umum. Jadi, nanti perlu dicarikan solusi yang terbaik supaya tidak mengantuk, tidak bosan, tetap fokus, dan tidak capek," lanjutnya.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk menyediakan klinik di setiap depo untuk memeriksa kondisi kesehatan sopirnya.

Hal ini diungkapkan dalam rapat Komisi B dengan agenda meminta klarifikasi Transjakarta atas kasus kecelakaan dua bus Transjakarta yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

"Usulan kami ada klinik di setiap depo. Besok-besok, sebelum sopir melakukan opersionalnya harus ada klinik yang mengecek ini ngantuk apa enggak, tekanan darahnya normal atau enggak. Ada dokter yang mengontrol," kata Aziz pada Rabu, 27 Oktober.

Aziz memandang hal ini diperlukan untuk mencegah kecelakaan bus Transjakarta kembali terulang. Mengingat, selama ini Tansjakarta hanya melakukan pengecekan kondisi sopir dalam bentuk surat pernyataan.

"Ketika ingin beroperasi, (sopir) dikontrol dulu, bukan sekadar mengisi form, saya sehat," ucap dia.

Selain itu, DPRD juga meminta Transjakarta menjelaskan kronologi kecelakaan yang terjadi pada Senin, 25 Oktober lalu. Kemudian, terkait penanganan korban hingga upaya mitigasinya.