JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan bahwa Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna tak akan menggunakan APBN dalam pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP).
Nadiem menyebut, kedua peserta organisasi tersebut akan mendanai secara mandiri aktivitas POP. Keduanya tak akan mendapat anggaran negara.
"Kemendikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna bahwa partisipasi mereka dalam program kemdikbud tidak akan menggunana dana dari APBN sepeserpun," kata Nadiem dalam keterangan di akun Youtube Kemendikbud RI, Selasa, 28 Juli.
Nadiem mengaku keputusan ini berdasarkan hasil evaluasi lanjutan setelah menuai protes dari sejumlah pihak. Dikabarkan, Kemdikbud akan mengucurkan dana APBN kepada lembaga CSR yang dianggap tak layak menerima anggaran.
Nadiem bilang, niat sejak awal adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan dan menemukan inovasi yang bisa dipelajari oleh pemrintah, serta diterapkan dalam skala nasional.
"Karapan kami, ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organsiasi yang lebih membutuhkan," tutur dia.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Mendikbud: Ormas Lulus Seleksi Tak Perlu Khawatir Evaluasi Lanjutan POP
25 Juli 2020, 08:28
Seperti diketahui, Program Organisasi Penggerak diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat pada 10 Maret 2020. Program itu dirancang untuk mendorong terciptanya sekolah-sekolah penggerak dengan cara memberdayakan masyarakat melalui dukungan pemerintah.
Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang dapat secara efektif meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Lalu, polemik POP ini muncul ketika Komisi X DPR RI Syaiful Huda (PKB) menilai ada kejanggalan di beberapa dari 156 lembaga pendidikan dan ormas yang nantinya akan mendapatkan dana hibah Kemendikbud dari APBN ini.
Dia menilai, sejumlah perusahaan besar seperti Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto ikut mendapatkan dana tersebut.
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah (Partai Golkar) juga mempertanyakan rekam jejak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang lolos seleksi POP. Pertanyaan ini pula yang melatarbelakangi Muhammadiyah dan LP Ma'arif NU mundur dari Organisasi Penggerak.
