JAKARTA - Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Arifin Zunaidi mengatakan, pihaknya menerima permohonan maaf yang dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Nadiem meminta maaf terkait polemik keikutsertaan Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna dalam daftar organisasi Program Organisasi Penggerak (POP) di Kemendikbud.
"Permintaan maaf dari pejabat tinggi di negara kita merupakan peristiwa langka. Dia sudah mengakui kesalahan, meminta maaf, akan memperbaiki dan minta bimbingan," ucap Arifin saat dikonfirmasi, Rabu, 29 Juli.
Polemik itu membuat NU mengundurkan diri dari program tersebut. NU menilai kriteria keanggotaan tidak jelas dan khawatir akan ada konflik kepentingan dalam POP.
Meski begitu, Arifin mengaku pihaknya masih mempertimbangkan permintaan dari Nadiem Makarim agar NU kembali bergabung dalam mitra POP.
"Untuk mengevaluasi dan meninjau kembali penerima POP butuh waktu. Apakah cukup waktu yang tersisa sampai akhir tahun untuk melaksanakan program tersebut?"," kata dia.
BACA JUGA:
Seperti diketahui, POP diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan merdeka belajar episode keempat pada 10 Maret 2020. Program itu dirancang untuk mendorong terciptanya sekolah-sekolah penggerak dengan cara memberdayakan masyarakat melalui dukungan pemerintah.
Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang dapat secara efektif meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Lalu, polemik POP ini muncul ketika Komisi X DPR RI Syaiful Huda (PKB) menilai ada kejanggalan dari sejumlah perusahaan besar seperti Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto ikut mendapatkan dana tersebut.
Pertanyaan ini pula yang melatarbelakangi PGRI, Muhammadiyah, dan LP Ma'arif NU mundur dari Program Organisasi Penggerak. Sampai akhirnya, Nadiem meminta maaf pada Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan PGRI terkait polemik ini.
