Insentif Usaha Jadi Program PEN Paling Rumit

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut bentuk realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang masih rendah adalah insentif usaha.

PEN insentif usaha digelontorkan sebesar Rp120,61 triliun. Rinciannya, PPh 21 DTP sebesar Rp39,66 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp14,75 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar Rp14,4 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp5,8 trilun, dan stimulus lainnya Rp26 triliun.

Febrio menyebut anggaran program insentif usaha paling sulit direalisasikan. Sekarang, realisasinya baru mencapai Rp16,2 triliun atau 13 persen. 

"Insentif usaha seperti insentif perpajakan agak susah karena akan mengalami banyak redesain. Program yang tidak jalan itu akan didesain ulang supaya uangnya bisa masuk ke kantong masyarakat," kata Febrio dalam diskusi virtual, Selasa, 28 Juli.

Febrio mengaku pemerintah mesti bekerja lebih baik dalam hal sosialisasi ke masyarakat supaya mengerti program insentif usaha seperti apa yang sedang berjalan. 

"Ini ada masalah teknis yang kita perbaiki. Harapanya, kita ubah desain dengan lebih baik. Sehingga, uangnya lebih banyak dan lebih cepat sampai ke kantong masyarakat kelas pekerja yang pedapatannya di bawah 200 juta," tutur Febrio.

Pemerintah juga memiliki berbagai program yang dijalankan dalam PEN. Program tersebut adalah perlindungan sosial sebesar Rp203 triliun. Sampai saat ini, realisasi anggarannya mencapai Rp78,12 triliun atau sekitar 38,31 persen.

Program ini berisikan penyaluran bantuan sosial seperti sembako dan bantuan langsung tunai, kartu Pra Kerja, diskon listrik, dan program keluarga harapan (PKH).

"Untuk perlindungan sosial ini programnya adalah transfer bulanan. Ini bagian dari program yang paling efekif. Apakah ini akan mencapai 100 persen, arahnya ini akna mendekati ke sana sampai akhir tahun karena ini adalah transfer bulanan," jelas dia.

Selain itu, ada program sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp106,11 triliun dan baru terserap Rp6,97 triliun. Lalu, UMKM dengan anggaran Rp123,47 triliun dan realisasi Rp30,21 triliun. Sementara, pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp53,57 triliun belum ada realisasi anggaran.

"Soal pembiayaan korporasi, ini mayoritas adalah dalam bentuk PMN ke BUMN. Saat ini sedang disiapkan, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan akan segera terrealisasi. Kami tidak teralu khawatir masalah realisasai," tutup dia.