Sri Mulyani Ingin Banyak Daerah Ajukan Pinjaman Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Muluyani berharap, jumlah daerah yang mengajukan pengajuan pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang digunakan untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19, bertambah.

Saat ini, kata dia, baru ada 22 pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai kreditur.

"Di Indonesia, ada 500 lebih kabupaten/kota, berarti masih banyak (daerah) yang belum tersentuh. Saya berharap PT SMI bekerja lebih keras lagi (untuk mencari daerah yang ingin meminjam)," kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli.

"Dampak dari COVID-19 ini sungguh luar biasa. Sehingga, dana (pinjaman ini) ini dapat digunakan dalam rangka pembangunan daerah," lanjut dia.

Untuk mempermudah daerah mengajukan dana pinjaman, Sri Mulyani juga meminta PT SMI untuk memberikan jasa konsultasi, pengembangan proyek, serta memberikan penguatan dan peningkatan kapabilitas pemerintah daerah untuk bisa mendesain pinjamannya.

Sri Mulyani melanjutkan, sampai saat ini, ada 22 pemerintah daerah yang sudah melakukan perjanjian pinjaman dengan PT SMI. Pinjaman diajukan dengan jangka waktu pengembalian selama 10 tahun.

"Tiga pemerintah daerah di antaranya adalah tingkat provinsi dan 19 di antaranya adalah pemerintah kabupaten/kota," ungkapnya.

Daerah yang mengajukan Pinjaman terbesar adalah Pemprov DKI, yakni senilai Rp12,5 triliun. Sebanyak Rp4,5 triliun digunakan untuk tahun 2020 dan Rp8 triliun untuk penganggaran di tahun 2021.

Proyeksi program yang akan dilakukan dari dana pinjaman di DKI mulai dari penyediaan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, olahraga, hingga peningkatan sektor pariwisata.

Selanjutnya, daerah pionir yang meminjam dengan angka besar lainnya berada di Jawa Barat, dengan pengajuan sebesar Rp4 triliun. Kemudian, Banten mengajukan Rp1,9 triliun.

"Penugasan yang diberikan kepada PT SMI tidak hanya terbatas sebagai kreditur, tapi dibuat di dalam rangka menguatkan perekonomian yang ada di daerah. Saya berharap seluruh APBN kita akan bisa bekerja secara penuh dan bekerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan BUMN untuk bisa mendorong mengembalikan convidence," tutur dia.