JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar meluruskan pernyataannya yang menyebut Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).
"MPR sarankan (Yaqut, red) koreksi pernyataannya," ujar Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Senin, 25 Oktober.
Lebih lanjut, pimpinan MPR dari PPP itu menjelaskan, Kementerian Agama memang dimotori tokoh Islam, namun pembentukannya juga dikomunikasikan dengan tokoh nasionalis. Baik di dalam maupun di luar sidang-sidang BPUPK Indonesia dan PPK Indonesia.
Nahdlatul Ulama (NU), kata Arsul, memang punya peran dalam terbentuknya Kemenag. Akan tetapi kata dia, tidak bisa disederhanakan bahwa NU adalah satu-satunya yang bisa 'menduduki' Kemenag.
"Lebih bijak kita untuk menyampaikan bahwa berdirinya Kemenag adalah berkat dan hasil perjuangan tokoh-tokoh Islam pada era kemerdekaan," tegas Arsul.
BACA JUGA:
Adapun menteri pertama adalah memang tokoh NU, yakni Wahid Hasyim. Namun, tambah Arsul, posisi Menag kemudian juga diambil dari tokoh Muhammadiyah.
"Menag pertama dalam Kabinet Presidensial Soekarno adalah K.H. Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur yang kita kenal sebagai putra pendiri NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asyari. Sekitar tiga bulan kemudian, ketika memasuki kabinet di bawah PM Sjahrir I, maka Menag dijabat KH M. Rasjidi yang notabene merupakan tokoh Masjumi-Muhammadiyah," demikian Arsul.