Kapolri Sigit Minta Pengecekan Vaksinasi dan PCR Diperketat Bagi Wisman yang Datang ke Bali

JAKARTA - Jajaran TNI-Polri dan Satgas Penanganan COVID-19 akan memperketat pemeriksaan vaksinasi dan tes RT-PCR bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Bali.

Sigit dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan jajaran TNI-Polri tidak boleh kecolongan dalam menerapkan SOP penerimaan turis asing di Pulau Dewata.

Sigit mengatakan TNI-Polri harus memastikan wisman yang datang dilakukan pengecekan soal vaksinasi, surat tes RT-PCR, dan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan turis asing tersebut negatif COVID-19, hingga menuju lokasi karantina yang disiapkan.

"Secara umum persiapan cukup baik. Namun demikian ada perbaikan maupun koreksi dan evaluasi untuk memastikan semua yang dilaporkan serta kita kunjungi berjalan baik. Khususnya beberapa tempat yang menjadi perhatian bersama di area yang digunakan untuk menunggu. Proses PCR satu jam tolong seluruh satgas yang tergabung, tolong Pak Gubernur dicek ulang. Kita harus memastikan tes PCR sesuai apa yang diharapkan," kata Sigit dikutip dalam keterangan tertulis Divisi Humas Polri, Sabtu 23 Oktober.

Terkait kesiapan di hotel lokasi karantina. Sigit menekankan agar lima hari proses karantina dilakukan sesuai aturan. Selain itu pengelola hotel harus memastikan wisman tidak mengalami rasa bosan selama menjalani isolasi.

"Selanjutnya terkait dengan wilayah yang digunakan untuk karantina, pastikan bahwa masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung melaksanakan aturan terkait dengan ketentuan lima hari. Ini menimbulkan kejenuhan dan harus dipikirkan bagaimana di area yang dipakai karantina ada beberapa kegiatan yang bisa diberikan untuk menghilangkan kejenuhan," papar Sigit.

Sigit berharap kesiapan penerimaan wisman di Bali ini bisa berjalan dengan baik. Mengingat, Pulau Dewata akan menyelenggarakan beberapa event internasional ke depannya sehingga harus dibuktikan bahwa Indonesia mampu menjalankan agenda nasional atau internasional dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan.