DPR Minta Kultur Kepolisian Harus Berubah dan Ini Jadi Tantangan Terberat Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Bagikan:

JAKARTA - Belakangan ini aparat kepolisian tengah menjadi sorotan publik. Aksinya yang kasar dan melenceng dari sikap humanis sering viral di media sosial. Hingga akhirnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengeluarkan perintah tegas agar polisi tidak antikritik dan meminta semua jajarannya memecat anggota yang melanggar.

Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari, mengapresiasi langkah Kapolri tersebut.

"Pertama-tama saya apresiasi respon Pak Kapolri terhadap kritikan yang muncul belakangan ini terkait dengan sikap beberapa anggota polri yang terkesan bereaksi negatif setiap kali ada kritikan yang masuk, dan ini merupakan suatu respons yang baik yang seharusnya sudah dilakukan," ujar Taufik kepada wartawan, Selasa, 19 Oktober.

Hal itu, kata dia, sejalan dengan komitmen awal Kapolri pada saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

"Karena memang sebenarnya dari awal Pak Kapolri sudah berkali-kali mengingatkan jajarannya untuk menjadi polri yang humanis, yang tidak antikritik itu sudah disampaikan ketika fit and proper test," kata Taufik.

Kendati demikian, menurutnya, perintah dan pesan Kapolri itu belum berhasil diterapkan. Karenanya, Taufik menilai ada kultur yang harus diubah di dalam internal Polri. Hal itu sekaligus menjadi tantangan bagi Kapolri Jenderal Listyo.

"Memang pada kenyataannya di bawah masih belum berhasil mengubah kultur yang ada. Oleh karena itu, tantangan ke depan bagaimana Pak Kapolri mengubah kultur, niatnya sudah ada, rencana dan programnya sudah ada, tinggal merubah kultur, itu tentu tidak mudah dan butuh waktu, tapi harus dilakukan dan juga dibuat suatu strategi yang lebih menyeluruh," jelas politikus NasDem itu.

Taufik lantas meminta Kapolri untuk membuat strategi untuk mengubah kultur tersebut dari hulu hingga ke hilir. Salah satunya dengan memperbaiki sistem pendidikan di Polri yang sesuai dengan perintah Kapolri. Serta adanya evaluasi sistem kerja di internal polri baik di pusat hingga daerah.

"Jadi setelah instruksi ini dikeluarkan harapannya tentu ada suatu strategi di awali dari hulu ke hilir mulai dari evaluasi terhadap pendidikan kepolisian. Mulai dari materi pengajaran terus bagaimana cara pengajarannya, dan evaluasi terhadap sistem pendidikannya," ucapnya.

Kedua, lanjutnya, evaluasi terhadap proses kerja dari polri di daerah dan unit. "Selama ini seperti apa kulturnya. Termasuk soal sistem punishment and rewardnya berjalan apa engga, itu yang harus dievaluasi," lanjut Taufik.

Taufik mendesak agar seluruh jajaran Polri untuk menjalankan instruksi Kapolri. Dia juga mendorong masyarakat melapor jika ada oknum yang melanggar dan tak sesuai SOP kepolisian.

"Seluruh jajaran polri wajib untuk melaksanakan instruksi kapolri ini. Dan saya mengajak warga masyarakat untuk mengingatkan jika ada oknum atau petinggi polri yang masih saja tidak menjalankan perintah kapolri tersebut," tukasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh kapolda dan kapolres tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan.

"Perlu tindakan tegas. Jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada kasatwil yang ragu. Bila ragu, saya ambil alih," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Oktober.

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah mencederai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Di antaranya memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi, dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Karena itu, Kapolri Sigit berharap tindakan tegas terhadap oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Sebab, kelakuan oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

"Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Di sisi lain, Kapolri Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras yang menjaga nama baik institusi serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap perilaku oknum tersebut tak mengendurkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.

"Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat, dan yakini apa yang dilakukan di lapangan benar sesuai SOP. Namun, bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas," ucap Sigit.