Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Dukung Pembentukan Partai Serikat Pembebasan, Tapi Enggak Niat Gabung
Yudi Purnomo

Bagikan:

JAKARTA - Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mendukung gagasan Partai Serikat Pembebasan. Namun dia emoh ikut bergabung dalam partai yang idenya datang dari mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.

Yudi mengatakan dirinya akan terus melawan pemberhentian mereka yang diputuskan oleh Pimpinan KPK melalui jalur hukum bersama koleganya.

"Saya masih fokus mengawal upaya kami ber-57 untuk melakukan perlawanan hukum terhadap Pimpinan KPK yang menyingkirkan kami," kata Yudi saat dihubungi VOI, Jumat, 15 Oktober.

Dirinya menyebut saat ini para mantan pegawai masih terus melawan keputusan Pimpinan KPK yang dianggap merugikan. Apalagi dalam prosesnya, Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang jadi syarat alih status kepegawaian terdapat penyalahgunaan wewenang, administrasi, hingga pelanggaran hak sesuai dengan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

"Sehingga perlu ada orang-orang yang fokus mengawal proses hukum tersebut," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Rasamala Aritonang berniat membuat partai politik setelah didepak dari komisi antirasuah bersama 56 pegawai lainnya.

Keinginannya untuk membentuk partai politik ini bukan tanpa sebab. Rasamala menyebut partai politik adalah sebuah kendaraan strategis untuk melakukan perubahan dalam sistem demokrasi meski keberadaannya kerap dikritisi mayarakat.

Meski begitu, niatan pembentukan partai ini masih dalam tahapan pembicaraan dengan sejumlah pihak. Selain berdiskusi dengan para mantan pegawai KPK, Rasamala juga nantinya akan bertukar pandangan dengan tokoh bangsa.

Dia tak menampik upaya pendirian partai itu nantinya akan menemui jalur terjal. Hanya saja, Rasamala meyakini partai bentukannya itu nantinya bisa mendorong berbagai perubahan termasuk Indonesia yang bersih dari korupsi.

"Syarat pendirian partai politik kan memang rumit tapi layak dicoba. Kalau bisa terwujud (Partai Serikat Pembebasan), saya yakin kita bisa memberikan dorongan lebih kuat lagi untuk perubahan, dan kemajuan bagi indonesia tentu syaratnya Indonesia mesti bersih dari korupsi," ungkapnya pada Rabu, 13 Oktober.