Bagi Komnas HAM, Hukuman Mati Tak Bikin Teroris dan Bandar Narkoba Jera

JAKARTA - Indonesia masih menerapkan hukuman mati bagi pelaku terorisme hingga bandar narkoba. Tapi bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pemberian hukuman mati kepada pelaku narkoba dan terorisme belum terbukti berhasil menekan lajunya..

"Dalam kajian-kajian, tidak terbukti dengan penerapan hukuman mati, pemberantasan narkoba itu akan lebih efektif, apalagi terorisme," ucap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan dalam konferensi pers bertema 'Hukuman Mati Puncak Tertinggi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan: Hapuskan Demi Keadilan dan Pemulihan Perempuan!' yang disiarkan langsung dari kanal YouTube Komnas Perempuan, Senin 11 Oktober.

Pihak-pihak yang mendukung penerapan hukuman mati, berargumen penerapan hukuman mati akan memberikan efek jera sehingga menjadi langkah efektif untuk memberantas tindak pidana tertentu. Tapi, kata Ahmad Taufan Damanik, teroris justru mencari kematian.

Bagi Ahmad Taufan, kematian merupakan pilihan para teroris ketika menjalankan misi yang telah diamanatkan oleh para dalang di balik tindakan mereka.

“Teroris malah bersyukur ada hukuman mati itu. Karenanya, memberikan hukuman mati kepada teroris itu tidak efektif,” katanya dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, Komnas HAM secara aktif mendorong agar hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum Indonesia dengan mulai membatasi jenis kejahatan yang diancam pidana mati.

Dalam upaya mendorong penghapusan hukuman mati, kata Ahmad, Komnas HAM menghadapi tantangan dari berbagai kalangan, seperti kelompok-kelompok sosial dan kalangan politik yang masih menganggap bahwa hukuman mati itu penting.

“Bagi Komnas HAM, hukuman mati tidak bisa diterima karena memang harus dihapuskan,” kata Ahmad Taufan menegaskan.

Selain itu, ia menekankan bahwa Indonesia harus mengkaji kembali hukum nasional dan praktik-praktik yang ada sehingga dapat menjamin adanya prosedur hukum yang paling hati-hati, serta perlindungan bagi tersangka dengan ancaman pidana mati sesuai Resolusi Umum PBB.

“Lebih jauh, hendaknya Indonesia memberlakukan moratorium bagi pelaksanaan hukuman mati,” ucap dia.