JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi terkait dugaan jual beli jabatan yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.
Keenam saksi itu diperiksa untuk melengkapi berkas milik Puput Tantriana Sari (PTS). Salah satu yang diperiksa adalah Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi.
"Hari ini, 8 Oktober, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 untuk tersangka PTS," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 8 Oktober.
Sedangkan saksi lain yang turut dipanggil KPK adalah staf Subag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Anton Riswanto serta tiga mantan ajudan Hasan Aminuddin yaitu Zamfroni Fassya, Sulaiman, dan Adimas.
"Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota," ungkap Ali.
Dalam kasus suap jual beli jabatan ini, KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 4 penerima suap dan 18 pemberi suap. Suap diberikan agar mereka bisa menjabat sebagai pejabat kepala desa di wilayah Pemkab Probolinggo. Masing-masing orang wajib membayar Rp20 juta dan upeti tanah desa Rp5 juta per hektar.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Perampok Uang Rp60 Juta yang Sekap Pemilik Rumah di Probolinggo Ditembak
30 September 2021, 17:45 -
| BERITA
Istrinya di-WA Mensos Risma, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie Minta Maaf
05 Oktober 2021, 06:55
Empat orang penerima adalah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, anggota DPR Hasan Aminuddin, Camat Krejengan Doddy Kurniawan, dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.
Sementara 18 pemberi yakni Sumanto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Syamsuddin sebagai tersangka pemberi. Mereka semua merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Probolinggo.
Terkait
