Membaca Peluang 3 Nama Baru Capres Potensial, Tapi Tak Punya 'Kendaraan'
Ilustrasi (Pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Nama-nama calon potensial pada Pilpres 2024 semakin menguap ke publik. Menariknya, elektabilitas nama baru justru mengalami peningkatan dan beberapa survei.

Ada kejutan dari survei Indonesia Political Opinion (IPO) atas elektabilitas tokoh-tokoh politik pada pertarungan Pilpres 2024. IPO menemukan Menteri BUMN Erick Tohir mengalami kenaikan elektabilitas angka tinggi.

Namun, di posisi teratas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdiri kokoh meninggalkan Ganjar Pranowo, Sandiaga S Uno, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil (RK), dan beberapa tokoh politik yang sibuk memasang baliho.

Peneliti utama IPO, Catur Nugroho, mengatakan pada simulasi 20 nama nominasi tokoh untuk Pilpres 2024, Anies Baswedan menempati urutan puncak dengan angka 18,7 persen, Ganjar Pranowo 16,5 persen, Sandiaga Uno 13.5 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 9,9 persen.

Sementara Prabowo Subianto mendapat 7,8 persen, Ridwan Kamil 6,2 persen, Erick Tohir 4,7 persen, dan Tito Karnavian 3,6 persen.

“Suharso Monoarfa, Grace Natalie, dan Mahfud MD tidak mendapat respons publik atau 0,0 persen,” kata Catur, Sabtu, 14 Agustus.

Catur menyebutkan, Erick Tohir dan Zulkifli Hasan adalah elite yang belum menghidupkan mesin popularitas, tetapi justru popularitas mereka tumbuh signifikan.
 
Baru-baru ini Ridwan Kamil menyatakan siap maju Pilpres 2024. Sementara Anies dan Erick masih 'malu-malu'. Hanya saja, meski ketiganya siap ikut kontestasi Pilpres namun sayang belum ada 'kendaraan' politik untuk memuluskan niatnya menuju Pilpres 2024. 

Erick Thohir 

Nama Menteri BUMN Erick Thohir mulai santer diisukan maju pada Pilpres 2024. Erick terlihat lebih aktif di muka publik dan elektabilitasnya di beberapa lembaga survei mulai mengalami peningkatan. 
 
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Andriadi Achmad, menilai Erick Thohir punya kesempatan yang sama dengan kandidat lain mencicipi kontestasi Pilpres. Hanya saja, Erick perlu usaha mencari 'kendaraan' politik apabila ingin mencalonkan diri sebagai capres. 
 
"Sebetulnya siapa saja bisa dan tidak dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Tentu dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam UU Pilpres bahwa pasangan capres - cawapres bisa diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara minimal 20 persen kursi di DPR RI dan minimal 25 persen suara sah secara nasional," ujar Andriadi kepada VOI, Rabu, 6 Oktober. 

Artinya, lanjut Andriadi, siapapun yang maju sebagai kandidat capres - cawapres harus memastikan partai politik yang akan mendukung. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar adalah apakah Erick Thohir sudah ada parpol yang akan mendukung di pilpres 2024 mendatang. 
 
"Sejauh ini, Erick Thohir tidak aktif dan tidak terdaftar sebagai salah satu kader parpol manapun. Oleh karena itu, perlu dipastikan sejak awal jika ET berkeinginan maju pilpres 2024 musti memastikan parpol pendukung dari parpol yang sudah ada saat ini di parlemen atau mendirikan parpol baru untuk mendukungnya di pilpres 2024," jelasnya. 
 


Andriadi mencontohkan beberapa tokoh yang berkeinginan maju di pilpres sejak 2004 lalu yang kemudian mendirikan parpol atau aktif sebagai kader parpol. Seperti, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendirikan Partai Demokrat, Wiranto mendirikan Partai Hanura, Prabowo mendirikan Gerindra, dan tokoh lainnya. 
 
"Berbeda dengan Jokowi tidak mendirikan parpol, tetapi bergabung dan aktif sebagai kader PDIP," katanya. 
 
Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC itu menilai, seberapa besar modal finansial, modal sosial dan modal populeritas yang dimiliki Erick Thohir, jika tidak didukung oleh parpol maka dipastikan tidak bisa ikut sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. 
 
"Baru setelah jelas parpol pendukung maka akan lebih mudah untuk melangkah dan mensosialisasikan diri ke publik," tandasnya. 
 
Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masih berkelit saat ditanya terkait peluang meramaikan bursa Pilpres 2024.

"Saya tak memikirkan soal itu dan 2024 masih lama," ujar Erick usai memberikan materi Workshop di acara DPP PAN di Bali, Selasa, 5 Oktober.

"Saya rasa gini, ini konteksnya kita sama-sama sepakat. Hari ini, kan rakyat masih susah kesehatan, ekonomi. Kita lebih fokus ke itu saja. Yang penting fokus kerja dan kita memastikan lagi ekonomi kita bangkit," sambungnya.

Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai akan menghadapi jalan terjal jika ingin mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Dengan kemungkinan kursinya sebagai orang nomor satu di Ibu Kota akan digantikan oleh pelaksana tugas/penjabat gubernur pada 2022, Anies akan menghadapi dua tahun tanpa panggung politik.

"Pertama, menjaga performa dan elektabilitas, tentu bukan pekerjaan mudah. Pada 2022, Anies bukan lagi gubernur dan karenanya tak punya panggung politik lagi. Di situ ujian elektabilitas yang sesungguhnya," jelas analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Rabu, 6 Oktober.

"Apa pun judulnya, dua tahun tanpa panggung politik itu sangat berpengaruh, baik dari segi pemberitaan, perbincangan politik," ia menambahkan.



Selama ini, Anies memang termasuk salah satu sosok dengan elektabilitas paling moncer di antara sosok-sosok lain.

Meskipun demikian, Anies yang notabene datang dari latar belakang profesional tidak memiliki dukungan resmi dari partai politik untuk karier politiknya.

Sementara itu, Adi menilai, kecenderungan partai-partai politik jelang Pilpres 2024 adalah menjagokan elite mereka untuk maju. Ini membuat Anies tak punya garansi apa-apa untuk mengamankan peluang ke Istana Negara.

Sayangnya, Anies Baswedan masih enggan menanggapi soal Pilpres 2024. Bahkan, ketika hadir dalam acara PAN di Bali, Anies masih bungkam.

Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka-bukaan dirinya siap maju di Pilpres 2024. Kang Emil, sapaan akrabnya, juga akan menerima dukungan dari pihak mana pun untuk bisa menjadi capres 2024.

"Mudah-mudahan, siapa pun yang mendukung tidak boleh ditolak, asal dukungannya baik, saling menguatkan, pastilah itu sebuah kerja sama politik yang kita tunggu," kata Kang Emil di acara Workshop DPP PAN di Bali, Selasa, 5 Oktober. 

Ridwan Kamil sendiri mengaku sudah bertemu dengan seluruh partai politik beberapa bulan lalu. Namun sejauh ini, belum ada yang membahas Pilpres 2024.
 
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai Ridwan Kamil adalah salah satu tokoh potensial untuk diusung menjadi capres maupun cawapres di 2024.

Setidaknya Ridwan Kamil memiliki tiga modal. Pertama, adalah posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Kedua, adalah kinerjanya mendapat apresiasi positif dari masyarakat.
 


"Modal ketiga adalah tingginya elektabilitas. Tidak mudah untuk bisa mendapat posisi lima besar di survei elektabilitas," ujar Adi.

"Tiga variabel inilah yang akan menjadikan Kang Emil meski tak punya partai politik, mereka akan realistis. Parpol ketika ingin bertanding dan ingin menang, mereka harus realistis. Tidak hanya ingin memaksakan mencalonkan diri," tambahnya.