Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkop Polhukam) Mahfud MD akan tetap membentuk tim pemburu koruptor, meski banyak mendapat kritik karena menganggap keberadaan tim ini tak efektif.

"Saya akan terus mengerjakan (tim pemburu koruptor, red) ini secara serius," kata Mahfud kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juli.

Mahfud menganggap lazim kritik seperti ini karena Indonesia adalah negara demokrasi.

Di sisi lain, Mahfud tak mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango yang memintanya belajar tentang ketidakefektifan tim pemburu koruptor sebelumnya. Sebab baginya, pimpinan KPK lain malah mendukung tim ini.

"Kalau saya baca hari ini Pak Firli (Ketua KPK) bagus, mendukung. ... Dan itu tandanya demokrasi dan yang berlaku nanti adalah keputusan rapat resmi. Proses nomokrasinya, proses politik tukar opini siapa saja boleh ngomong," tegasnya.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan, tim ini akan kembali dihidupkan dan diisi oleh sejumlah pihak seperti Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, dan Kemendagri. Tim ini tak akan melibatkan KPK karena menganggap lembaga antirasuah itu sebagai lembaga khusus yang telah memiliki tupoksi sendiri dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Alasan Mahfud menghidupkan kembali oleh dirinya adalah untuk mengejar terdakwa kasus Cessie Bank Bali yang kini buron dan tak diketahui rimbanya, yaitu Djoko Tjandra serta buronan lain yang lari ke luar negeri.

Kritik pembentukan tim ini muncul karena pada awal kehadirannya hanya mampu menangkap 4 orang dari 16 buron.