Wapres Tekankan Pendekatan Kesejahteraan dan Dialog untuk Papua dan Papua Barat

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan dua pendekatan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat, yakni kesejahteraan dan dialog.

"Yang pertama, bagaimana pendekatan kesejahteraan itu segera diimplementasikan di Papua terkait dengan undang-undang yang baru (UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua)," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dikutip Antara, Senin, 20 September.

Wapres mendorong pemerintah daerah (pemda) di Papua dan Papua Barat untuk mendukung upaya pemerintah agar percepatan pembangunan di kedua provinsi tersebut segera terwujud.

"Karena memang itu pasti ditunggu saudara kita di Papua, bagaimana percepatan pembangunan di Papua itu mesti segera dilakukan," imbuh Baidlowi.

Sementara itu, yang kedua adalah pendekatan dialog dengan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Saat ini, kata Masduki, Wapres sedang menggagas pertemuan dengan berbagai tokoh di kedua provinsi tersebut.

"Ada beberapa unsur yang selama ini sedang digagas oleh Wapres, misalnya tokoh-tokoh adat, tokoh pendidikan, dan berbagai lintas tokoh yang Wapres ingin melakukan pendekatan dengan mereka," jelasnya.

Wapres mengutamakan pendekatan kultural tersebut karena dialog merupakan upaya yang penting untuk dilakukan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Menurut Wapres, pendekatan silaturahim dan dialog itu sangat penting. Jangan terkesan bahwa Jakarta itu hanya membangun, pendekatan keamanan, dan pembangunan yang ada itu justru menjadi sasaran perusakan dari kelompok yang memang tidak menginginkan Papua aman," ujarnya.

Upaya pembangunan dan menjaga kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat itu disampaikan langsung oleh Wapres Ma’ruf saat menerima Wakil Gubernur Papua Barat Lakotani di kediaman resmi wapres di Jakarta.

Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Nausrau dan Ketua Umum MUI Provinsi Papua Saeful Islam Al Payage.