Bertemu KSAD, Mahfud MD Bahas Penanganan Papua Lewat Pendekatan Baru

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah menggunakan pendekatan baru untuk menangani permasalahan yang ada di Papua. Termasuk melalui dialog dan mengutamakan pendekatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Mahfud usai menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Dudung Abdurachman, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, dan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa di kantornya.

Menurutnya, pendekatan ini dilakukan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan undang undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

"Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, dimana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Desember.

Selain menggunakan pendekatan kesejahteraan, Mahfud mengatakan pemerintah terus mengutamakan dialog. Dia bilang, cara tersebut sebenarnya sudah terus menerus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.

Mahfud mengatakan pemerintah kerap mengundang tokoh adat, akademisi, hingga pimpinan organisasi kepemudaan untuk melakukan dialog.

"Ada yang mengatakan kita harus dialog dengan rakyat Papua, kita akan terus meneruskan melakukan dialog. karena selama ini juga seperti masyarakat tahu kita terus lakukan berdialog," ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi.

“Saya mengundang mereka ke sini, berdialog dengan kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua," imbuh Mahfud.

Menurut dia, aparat saat ini telah mengidentifikasi wilayah yang masih terdapat kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan hasilnya hanya daerah tertentu saja. Sehingga, ia meminta aparat tidak fokus pada daerah itu saja tapi ikut membantu pemerintah membina masyarakat.

"Kita sudah mapping daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu itu saja, jangan terlalu banyak buang energi kesitu, oleh sebab itu kita membina papua sebagai saudara kita. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita sama dengan Jawa, Sumatera, Bugis, Aceh. Papua kita perlakukan sama sebagai bagian dari NKRI," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan siap mendukung program pemerintah dengan menyiapkan prajuritnya untuk melaksanakan tugas operasi. Dia mengungkap tugas pembinaan memang menjadi tanggung jawabnya sementara yang bersifat operasional berada di bawah arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, sehingga kami jajaran angkatan darat mendukung penuh dan akan menyiapkan jajaran kami dalam rangka program tersebut," pungkas Dudung.