Temui Mahfud MD, Pansus DPD akan Berdialog dengan Kelompok Separatis Papua

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPD Papua akan melaksanakan pertemuan dengan kelompok gerakan pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang merupakan pendukung Papua Barat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus DPD Papua, Filep Wamafma usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Rencananya, kata Filep, pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang di Kota Jayapura, Papua setelah pansus DPD Papua menemui kepala daerah dan tokoh lainnya.

"Kami akan bertemu dengan dewan rakyat Papua, kemudian tokoh gereja, tokoh adat. Kemudian pertemuan ketiga, kita bertemu tokoh intelektual papua, perguruan tinggi, kemudian kita bertemu KNPB, ULMWP dengan kelompok yang belum disentuh," kata Filep kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin, 25 November.

Dia mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk membahas apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Termasuk keinginan kelompok yang selama ini merasa mereka tak didengar oleh pemerintah pusat. "Kita ingin dengar apa yang mereka inginkan, kita mencatat, kita akan bahas lebih lanjut," tegasnya.

Filep tak menampik, jika nantinya tentu akan ada pembahasan soal refrendum Papua saat bertemu dengan perwakilan ULMWP dan KNPB di Jayapura. Namun, sebagai senator yang mewakili daerah dan bergerak atas kepentingan negara mereka mengatakan pembahasan itu akan tetap sesuai dengan amanat konstitusi negara. 

Dia juga mengklaim kelompok ULMWP dan KNPB telah bersedia berdiskusi dengan anggota pansus DPD Papua pada hari yang sudah ditentukan. "Ya, mereka bersedia," ujar Filep.

Langkah pansus DPD Papua ini, Filep bilang mendapat dukungan dari Menkopolhukam Mahfud MD. Menurutnya, setelah tim pansus kembali dari Papua, Mahfud akan mengumpulkan pihak terkait untuk membahas temuan yang ada.

"Akan ada pertemuan lanjutan mengumpulkan semua pihak yang terkait (soal Papua) di kementerian," ujarnya.

Langkah berdialog dengan kelompok yang punya pandangan berbeda seperti ULWMP dan KNPB ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Setara, Bonar Tigor Naipospos. Menurutnya, pemerintah memang seharusnya mau membuka komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Termasuk mereka yang ingin agar Papua merdeka.

Adapun tujuan dialog ini sebenarnya baik, mengingat segala langkah penyelesaian konflik di Papua bisa saja diselesaikan secara komperhensif. "Sudah saatnya pemerintah menyusun langkah komperhensif mencari solusi untuk Papua. Langkah ini bisa diambil dalam dialog," kata Bonar beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Dialog itu termasuk dengan kelompok politik yang pro kemerdekaan. Jangan khawatir karena dialog itu, kita punya kreatifitas untuk mencari apa yang terbaik," imbuhnya.

Bonar mengatakan, pemerintah Indonesia sebenarnya tak perlu khawatir untuk mengadakan dialog ini. Sebab, di luar negeri, Indonesia punya standing legal yang jelas terkait posisi Papua.

Hanya saja, dia menilai, selama ini pemerintah lebih senang melakukan pendekatan represif dengan kelompok tersebut dibandingkan membuka komunikasi atau dialog. 

"Indonesia tidak punya percaya diri, minder dalam mencari penyelesaian terhadap Papua dan lebih senang melihat permasalah di Papua diselesaikan dengan pendekatan sekuriti, represif bukan dengan dialog," tutupnya.