JAKARTA - Program Kartu Prakerja gelombang IV ditunda karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena alasan backlog sehingga membuat penumpukan. Namun, kini pemerintah akan kembali membuka pendaftaran program ini pada akhir bulan Juli.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memberi sinyal dibukanya pendaftaran program semi bantuan sosial (bansos) ini segera dibuka dan dijalankan bersama, dengan perangkat regulasi baru yang jauh lebih baik dari tata Kelola dan akuntabilitasnya.
"Kami juga mengharapkan batch (gelombang) IV ini segera dibuka di akhir Juli ini. Mudah-mudahan kuotanya sampai 500 ribu peserta. Kemudian juga akan diberikan prioritas kepada pekerja terdampak yang sudah diberikan whitelist dari Kemenaker," katanya, dalam Konferensi Pers tentang Perpres 76/2020 di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 13 Juli.
Susiwijono mengatakan, selain kepada pencari kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Kartu Prakerja, lanjut Susiwijono, telah mengalami pergeseran fungsi dari tujuan awalnya sebagai program bagi pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka. Saat ini, Kartu Prakerja juga difungsikan sebagai salah satu instrumen untuk penyaluran bantuan sosial.
Pria yang akrab disapa Susi ini menjelaskan, sejalan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 76 Tahun 2020 yang merupakan hasil revisi Perpres 36 Tahun 20202, pemerintah ingin program, Kartu Prakerja ini tepat sasaran. Sehingga regulasinya harus lebih matang. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.
BACA JUGA:
"Dengan adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar, karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta program Kartu Prakerja," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahudin mengatakan pendaftaran gelombang IV dibuka usai Manajemen Pelaksana (PMO) kartu prakerja mendapatkan hasil verifikasi pelaksanaan gelombang I hingga III yang sedang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah mendapatkan hasil verifikasi, maka pemerintah akan membayar lembaga pelatihan.
Saat ini, kata Rudy, pemerintah telah menyelesaikan pelaksana prakerja gelombang I hingga III. Namun, pemerintah memutuskan menunda pembukaan gelombang IV beberapa kali. Salah satunya, karena PMO ingin mengevaluasi proses pendaftaran, seleksi, hingga penetapan peserta prakerja dengan mempertimbangkan masukan dari lembaga pengawas pemerintah dan masyarakat.
"Pembukaan batch IV kembali setelah mendapatkan hasil verifikasi terkait pelaksanaan batch I hingga III untuk pembayaran kepada lembaga pelatihan oleh BPKP," jelasnya.