JAKARTA - DPRD DKI telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Wali Kota Jakarta Selatan, Yani Wahyu Purwoko dan calon Wali Kota Jakarta Barat, Munjirin.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memberi pesan kepada dua calon ketika sudah menjabat. Yakni tak boleh lembek dalam menghadapi pengembang atau swasta di wilayahnya masing-masing.
“Wali kota jangan jadi kacungnya pengembang, harus tegas. Kalau dia punya kewajiban ya tagih, walaupun itu teman saya,” kata Prasetio dalam keterangannya, Kamis, 16 September.
Pesan ini ditegaskan Prasetio berangkat dari masalah inventarisasi aset milik Pemprov DKI. Selama ini, persoalan aset selalu bermasalah dan menjadi catatan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jakarta Selatan dan Jakarta Barat memiliki persoalan yang hampir sama. Di antaranya adalah masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.
"(Masalah aset) ini yang harus diberesin. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi,” ucap Prasetio.
BACA JUGA:
Diketahui, kemarin DPRD DKI menggelar fit and proper test kepada dua calon wali kota (walkot), yakni Yani Wahyu Purwoko sebagai calon Walkot Jakarta Selatan dan Munjirin sebagai calon Walkot Jakarta Barat.
Dalam fit and proper test, kedua calon walkot dicecar soal permasalahan kota masing-masing oleh Komisi A DPRD DKI dan pimpinan DPRD DKI. Mereka diminta untuk menjawab rencana penyelesaian masalah tersebut.
"Beberapa pertanyaan dan sekaligus PR buat mereka. Ditambah dengan beberapa hal-hal yang krusial yang mungkin belum tercatat di bahan ini, akan menjadi perhatian mereka," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono di Gedung DPRD DKI, Rabu, 15 September.
Hasilnya, DPRD menganggap Munjirin dan Yani layak menjabat sebagai Wali Kota Jakbar dan Wali Kota Jaksel. "Kesimpulannya adalah rekomendasi ke Gubernur bahwa dua orang calon wali kota tadi diputuskan layak," ucapnya.
Kepada mereka, Mujiyono berpesan agar komunikasi antara eksekutif dan legislatif bisa berjalan intensif. Sebab, menurut dia, komunikasi adalah kunci dalam menjalankan amanah sebagai pejabat.
"Satu hal yang perlu dipegang teguh. Jangan sampai enggak mengangkat telepon, siapapun. Kan banyak sekali eksekutif enggak mengangkat telepon kan. Masalah begitu sebaiknya diperbaiki," tutur Mujiyono.