JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan pembebasan lahan program normalisasi sungai. Program normalisasi tahun ini sempat tertunda selama beberapa bulan akibat pandemi COVID-19. Kali ini, normalisasi sungai berada di sisi barat Jakarta, tepatnya aliran Kali Angke di Kelurahan Kedoya Utara dan Duri Kosambi, Jakarta Barat.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf mengatakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya menyetujui untuk membayar pembebasan lahan dengan nominal yang disepakati pemilik lahan agar proyek normalisasi bisa dikebut.
"Kami (sempat) terkendala oleh pembebasan lahan. Karenanya, tadi pak Wakil Gubernur dan memberi arahan supaya segera diselesaikan bidang-bidang yang belum kami bayarkan," Kata Juaini kepada wartawan, Kamis, 9 Juli.
Juaini bilang, pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Angke itu akan dilakukan paling telat Agustus ini. Terdapat delapan bidang lahan yang akan segera dibebaskan tahun ini dengan luas sekitar 300 meter persegi per bidang.
Setelah pembebeasan lahan selesai, pengerjaan normalisasi sudah bisa digarap oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
"Ada delapan bidang yang sudah siap kami bayarkan. Luasnya beragam, ada yang 300 meter persegi dan lainnya. Nanti ada harga appraisal (taksiran, red). Tapi di titik itu, lahan yang belum kita bayarkan mencapai 8.000 meter persegi. Lebih lanjutnya, kita akan koordinasi dengan Kementerian PUPR," ungkap Juaini.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, normalisasi ini dikebut untuk meminimalisasi penanganan banjir Jakarta ketika musim hujan tiba. Apalagi, ketika sungai meluap, banyak daerah di Jakarta Barat yang terdampak banjir.
"Sesuai dengan petunjuk arahan gubernur agar kami bisa melakukan percepatan, pencegahan, dan penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta," kata Riza.
Riza bilang, dalam normalisasi Kali Angke, ada beberapa langkah percepatan. Mulai dari pembebasan lahan, pembangunan sheet pile dan sistem polder yang dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta baik untuk pembiayaan maupun teknis pengerjaannya.
"Nanti kalau sudah dibebaskan dan dibangun, insyaallah warga di sini terbebas dari banjir. Ini kan sekarang kalau airnya pasang, dia banjir. Tadi juga di Kedoya Utara juga, setiap bulan purnama dia merasakan banjir paling tidak selama satu minggu. Mudah-mudahan ke depan nanti setelah dibangun dalam beberapa bulan ke depan sudah tidak ada banjir lagi," tutur Riza.
Terkait
