Daftar Kementerian yang Punya Anggaran Jumbo Tapi Memble Soal Belanja

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta supaya empat kementerian plus Polri, mempercepat aksi belanja pemerintah. Lembaga-lembaga itu, yang punya anggaran jumbo, ternyata 'pelit' urusan belanja kementerian.

Pandemi COVID-19 ini membuat seluruh perekonomian dunia ambruk. Sejumlah kepala negara lain yang aktif berkomunikasi dengan Jokowi juga mengamini soal kemerosotan sektor ekonomi.

Prediksi ekonomi dunia terus berubah dalam waktu cepat. Sayangnya, analisa itu mengarah ke sesuatu yang buruk.

"Terakhir, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) bahkan (menyebutkan) minus 6 sampai minus 7,6 persen, coba, berubah terus. Lha kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Belanja juga biasa-biasa saja, spending kita biasa-biasa saja, enggak ada percepatan," ketus Jokowi dalam Rapat Terbatas Mengenai Percepatan Penyerapan Anggaran di Enam Kementerian/Lembaga, Selasa, 7 Juli.

Satu-satunya harapan yang bisa menggerakan ekonomi cuma pemerintah melalui aksi belanja kementerian. Harapan Jokowi ada pada sejumlah kementerian yang memiliki anggaran jumbo.

"Saya minta semuanya dipercepat terutama yang anggarannya gede-gede. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun. Ini saya minta, di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya, belanjanya," pinta Jokowi.

"Jadi yang saya hadirkan di sini, yang saya undang adalah yang (anggarannya) gede-gede tadi," sambung dia lagi.

Untuk kesekian kalinya, Jokowi meminta semua menterinya jangan menggunakan kebiasaan lama dalam bekerja. Semua menteri harus bisa kreatif mencari solusi. Semua aturan yang bisa memakan waktu berminggu atau bulanan dalam pengurusannya, harus dipangkas hanya hitungan harian.

"Gimana caranya? Bapak/Ibu, dan Saudara-saudara lebih tahu dari saya, menyelesaikan ini. Kembali lagi, jangan biasa-biasa saja," sindir Jokowi.

Pandemi COVID-19 sudah membuat seluruh sektor terganggu. Mulai dari demand, supply hingga production, semuanya terganggu dan rusak. Jokowi sendiri bukannya tidak mengapresiasi perubahan kultur yang dilakukan menteri-menterinya setelah beberapa waktu lalu kena semprot. Namun dia merasa masih sangat kurang.

Padahal pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat.