JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak ragu-ragu melakukan perombakan kabinet atau reshuffle terhadap sejumlah menteri yang kinerjanya kurang maksimal. Apalagi kinerjanya mengganggu ekonomi nasional.
"Sebaiknya segera lakukan reshuffle karena pengusaha juga wait and see kalau kebijakan lambat cair karena pejabat teknis tidak segera eksekusi anggaran," kata Ekonom Indef Bhima Arya Yudhistira kepada VOI, Jakarta, Kamis 9 Juli malam.
Sebab, sudah dua kali Presiden mengingatkan kepada menterinya untuk meningkatkan kinerja. Namun, instruksi presiden seolah tidak dihiraukan oleh para pembantunya. Maka, jalan yang paling tepat adalah mencopot menteri tersebut.
"Artinya dari mulai pidato 18 Juni ke 8 juli tidak ada perkembangan yang signifikan terkait dengan realisasi anggaran. Ini jadi indikasi tanpa bantuan stimulus pemerintah maka pemulihan ekonomi akan berjalan lebih lama," ujar dia.
Menurut dia, apabila ini terus dibiarkan maka yang akan menanggung adalah Presiden sendiri. Sebab, dia sebagai kepala negara. "Situasi saya kira memburuk di era new normal," kata dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta empat kementerian plus Polri, mempercepat aksi belanja pemerintah. Lembaga-lembaga itu, yang punya anggaran jumbo, ternyata 'pelit' urusan belanja kementerian.
Pandemi COVID-19 ini membuat seluruh perekonomian dunia ambruk. Sejumlah kepala negara lain yang aktif berkomunikasi dengan Jokowi juga mengamini soal kemerosotan sektor ekonomi.
Prediksi ekonomi dunia terus berubah dalam waktu cepat. Sayangnya, analisa itu mengarah ke sesuatu yang buruk.
"Terakhir, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) bahkan (menyebutkan) minus 6 sampai minus 7,6 persen, coba, berubah terus. Lha kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Belanja juga biasa-biasa saja, spending kita biasa-biasa saja, enggak ada percepatan," ketus Jokowi dalam Rapat Terbatas Mengenai Percepatan Penyerapan Anggaran di Enam Kementerian/Lembaga, Selasa, 7 Juli.
Satu-satunya harapan yang bisa menggerakan ekonomi cuma pemerintah melalui aksi belanja kementerian. Harapan Jokowi ada pada sejumlah kementerian yang memiliki anggaran jumbo.
"Saya minta semuanya dipercepat terutama yang anggarannya gede-gede. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun. Ini saya minta, di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya, belanjanya," pinta Jokowi.
"Jadi yang saya hadirkan di sini, yang saya undang adalah yang (anggarannya) gede-gede tadi," sambung dia lagi.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
