SUMSEL - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menargetkan vaksinasi COVID-19 dilakukan kepada 12.863 ibu hamil dan 5.862 ibu menyusui.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKI Iwan Setiawan mengatakan, kedua kelompok ini memiliki imunitas yang lemah sehingga diperlukan vaksinasi.
"Vaksinasi untuk ibu hamil dan menyusui tidak hanya baik untuk kesehatannya tetapi juga bisa memproteksi janin dan anak balitanya," kata Iwan di Kayuagung dilansir dari Antara, Senin, 13 September.
Vaksinasi ibu hamil dan menyusui selaras dengan Program Revolusi KIA Dinkes OKI. Melalui program ini sebanyak 2.409 kelahiran mampu ditangani secara profesional oleh petugas kesehatan.
Bahkan pada 2020, untuk kali pertama OKI mencapai zero (nol) angka kematian ibu melahirkan.
"Vaksinasi untuk ibu hamil (usia kehamilan 13-40 minggu) dan Menyusui mulai dilaksanakan dari 13 September 2021 hingga 13 Oktober 2021. Dengan begitu, maka target 70 persen vaksinasi di bulan Desember dapat tercapai,” kata dia
BACA JUGA:
Pemkab menggencarkan vaksinasi massal guna mendukung percepatan cakupan vaksinasi COVID-19. Kali ini, vaksinasi massal menyasar ibu hamil, ibu menyusui, lansia, anak usia 12-17 tahun dan disabilitas.
Vaksinasi masal ini digelar selama satu bulan di 32 Puskesmas se-Kabupaten Ogan Komering Ilir, Klinik Polres OKI, Klinik Kodim dan halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten OKI. Akselerasi vaksinasi tak lain untuk mencapai target herd immunity (kekebalan kelompok).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Antonius Leonardo mengatakan vaksinasi ini sangat penting karena bertujuan untuk melindungi para ibu hamil dan menyusui dari potensi tertular COVID-19.
Jadi vaksinasi ini upaya kami bersama untuk perlindungan bagi ibu hamil dan menyusui juga bisa maksimal. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita semuanya untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya vaksin, kata dia.
Meskipun telah divaksinasi, ia berharap masyarakat OKI untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi kebijakan pemerintah karena hal itu untuk kebaikan bersama.