Projo: Kita Tidak Mendukung Gagasan Presiden 3 Periode

JAKARTA -  Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) (Sekjen Projo), Handoko, menegaskan tidak mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. 

Sikap Projo ini senada dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menolak dan tak berkeinginan maju kembali pada pemilu selanjutnya.

"Saya sudah bicara ini dari akhir 2019, dan gak berubah, Projo tidak mendukung ide itu," ujar Handoko saat dihubungi VOI, Senin, 8 Agustus.

"Dan Pak Jokowi juga berkali-kali ngomong itu, tidak punya niat untuk 3 periode atau perpanjangan jabatan. Bahkan belum ramai kita sudah ngomong bahwa ide itu nggak bagus, dalam pandangan Projo nggak menarik, jadi kami konsisten nggak mendukung ide ini," sambungnya.

Handoko merasa heran wacana 3 periode presiden terus digembar-gemborkan secara berulang. Dia juga mempertanyakan alasan pihak-pihak yang ingin Jokowi maju kembali sebagai capres untuk ketiga kalinya.

"Tanya yang dorong-dorong itu apa maksudnya. Kita sih nggak pengen, masih banyak yang harus bangsa ini pikirin, penguatan demokrasi jangan muter-muter lah. Pak Jokowi sudah bolak-balik ngomong tetap saja, heran ditanya lagi 3 periode," tegas Handoko.

Handoko menyadari amandemen UUD bisa dilakukan perubahan sesuai zaman. Namun soal periodesasi presiden, menurutnya, tidak ada urgensi untuk dirubah.

"Mau amandemen, mau perubahan masa jabatan, mau periodesasi, mau pemilu ditunda, atau dimajuin, itu sebetulnya ya bisa saja karena (wilayah) MPR. Kalau konsensus menyepakati itu silakan. Tetapi ada poin kita punya sejarah 1997pemilu, 1999 pemilu lagi kenapa begitu ada sesuatu yang spesifik urgen, kan waktu itu krisis. Atau ada pemilu 1955 dan ada pemilu lagi 1971 misalnya, ada sesuatu yang kan tahu sendiri periode Bung Karno ngurusi pemberontakan segala macam, sekarang ini kritisnya di mana? Apa yang menjadi kritikal poin sehingga kita menjadi ingin 3 periode, perpanjangan masa jabatan lah, kami tidak menemukan alasan itu," bebernya.

"Silakan wacana macam-macam tapi Projo tidak ada di barisan yang mendukung ide itu. Projo senada sikapnya dengan Presiden," lanjutnya.

Handoko menegaskan, ide tersebut adalah sebuah kemunduran bagi demokrasi. Menurutnya, 2 periode adalah model yang sudah disepakati pada era reformasi. 

"Ini akan jadi preseden buruk, dulu kan kita sudah mengalami presiden nggak pernah ganti. Terus mulai tertib pemilu makin baik, partisipasi masyarakat makin tinggi, kan poin bagus untuk penguatan demokrasi. Kemudian nanti jangan lah kita melakukan sesuatu yang justru tidak memperkuat itu," kata Handoko.

"Kenapa sih Pak Jokowi harus 3 periode? Pak Jokowi berkali-kali katakan tidak ingin," sambungnya. 

Menyinggung soal Presiden 3 periode rawan untuk di kudeta seperti yang terjadi di Guinea, Handoko mengiyakan. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk tidak lagi memperdebatkan masa jabatan presiden 3 periode.

"Jadi ayolah kita semua komponen bangsa para politisi untuk sama-sama digaris itu untuk memperkuat demokrasi," sarannya