Projo Nilai Tuduhan Adian Napitupulu Soal 3 Periode Drama, Jokowi Taat Konstitusi

JAKARTA - Relawan pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi (ProJo) membantah tuduhan politikus PDIP, Adian Napitupulu soal adanya keinginan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, namun ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Atas penolakan tersebut, hubungan Jokowi dan PDIP menjadi renggang.

"Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar," ujar Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) DPP ProJo Panel Barus dalam keterangannya, Jumat, 27 Oktober. 

"Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatannya diperpanjang. Bahkan berkali-kali Jokowi menyatakan dirinya taat kepada konstitusi, bahwa masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut," sambungnya.

Panel lantas mengungkit soal pernyataan Jokowi dalam pidato pembukaan Rakernas V ProJo pada Mei 2022 di Borobudur, Jawa Tengah.

Penegasan Jokowi kemudian diumumkan kembali oleh ProJo yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022.

Bahkan, Ketum PDIP Megawati juga mengumumkan penolakan serupa pada 10 Januari 2023. Panel menegaskan, pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi.

"Pengumuman sikap ProJo tersebut justru atas perintah Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Jadi tidak benar Jokowi baper soal itu kemudian marah kepada PDIP," tegasnya.

Panel menjelaskan, persoalan sesungguhnya berada pada kontestasi Pilpres 2024. Di mana kader PDIP Ganjar Pranowo maju sebagai capres, dan putra sulungnya Gibran Rakabuming menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Panel pun meminta semua pihak mengikhlaskan Wali Kota Solo itu maju dan didukung parpol lain. 

"Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu," kata Panel Barus.