Dampak UU Keamanan Nasional Baru, Buku-Buku Demokrasi Menghilang dari Perpustakaan Hong Kong

JAKARTA - Undang-Undang Keamanan Nasional (UU) baru di Hong Kong mulai berdampak ke banyak aspek kehidupan demokrasi. Setelah rangkaian penangkapan aktivis, kini dilaporkan bahwa buku-buku tulisan para aktivis demokrasi negara tersebut mulai menghilang dari perpustakaan-perpustakaan kota.

Salah satu penulis yang bukunya menghilang adalah Joshua Wong. Ia dikenal sebagai salah satu aktivis muda yang paling menonjol di sepanjang aksi demonstrasi. Lainnya, Tanya Chan, seorang anggota parlemen yang terkenal pro pada demokrasi.

UU Keamanan Nasional baru itu mulai diberlakukan Selasa, 30 Juni lalu. Penandatanganan oleh Presiden China Xi Jinping menandai perubahan paling radikal dalam sejarah kota-kota semi-otonom sejak diserahkan kembali ke China oleh Inggris di tahun 1997.

Para pemimpin otoriter di China mengatakan, mereka tak akan mengebiri kebebasan masyarakat Hong Kong. Mereka menyebut hanya akan ada langkah-langkah kecil untuk memulihkan stabilitas setelah satu tahun protes pro-demokrasi terjadi.

Namun, bagaimanapun, UU Keamanan Nasional baru di China telah menimbulkan kekhawatiran besar soal kehidupan berdemokrasi. Apalagi, sejak berlakunya UU Keamanan Nasional baru, polisi telah menangkap orang-orang yang berbicara terbuka soal kebebasan.

Bagi Wong, tak ada yang lain. Penghilangan buku-buku pasti dilakukan otoritas atas nama hukum keamanan.

"Teror putih terus menyebar, hukum keamanan nasional pada dasarnya adalah alat untuk memberatkan pidato," tulisnya di Facebook, menggunakan frasa yang merujuk pada penganiayaan politik.

Dilansir Straits Times, pencarian-pencarian di situs perpustakaan umum menunjukkan setidaknya ada tiga judul karya Wong, Chan, dan cendekiawan lokal, Chin Wan yang hilang dari rak-rak perpustakaan.

Departemen layanan rekreasi dan budaya kota itu mengatakan akan memberikan pernyataan pada Sabtu (4 Juli) nanti.