Ada Kendala saat PTM Dimulai, DPR Minta Nadiem Turun Langsung Koordinasi dengan Pemda

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dipimpin Nadiem Makarim berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat terlaksana di daerah PPKM level 1 sampai 3. PTM terbatas di ratusan sekolah sudah dimulai sejak hari ini.

Hal itu dikatakan Huda lantaran dinilai belum terjadi sinkronisasi, baik di level kebijakan maupun operasional antara SKB 4 menteri dengan upaya yang semestinya dilakukan kementerian tersebut.

Misalnya, kata Huda, Kemendikbud Ristek dalam rapat kerjamenyampaikan kepada anggota dewan ada 12 pemerintah daerah yang masih belum berani memberi izin pelaksanaan PTM terbatas, meski wilayahnya masuk level 1,2,3 PPKM.

Menurutnya, dalam konteks tersebut Kemendikbud Ristek seharusnya melakukan tindakan nyata dengan turun langsung ke daerah yang belum berkenan membuka sekolah. Menteri Nadiem, kata Huda, tidak cukup hanya menyampaikan keluh kesah kepada Komisi X DPR.

"Ditanya, ada kendala apa, ada masalah apa yang bisa dibagi perannya, ada tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemda dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemerintah pusat supaya PTM bisa terlaksana," ujar Huda secara daring, Senin, 30 Agustus.

Politikus PKB itu menilai, koordinasi antara Kemendikbud Ristek dengan Pemda penting agar kendala yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah untuk menentukan diberikannya opsi PTM itu bisa terurai dengan model koordinasi dan kerja sama antara keduanya.

Sebab, sambung Huda, DPR berharap sekolah menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak di masa pandemi COVID-19 ini. Sekolah, kata dia, harus memastikan memberikan rasa yang aman untuk siswa sehingga learning loss pun bisa disudahi.

"Jadi kami usul bagaimana Kemendikbud mencari praktik-praktik baik dari inisiatif sekolah. Di mana sekolah harus menjadi ruang paling aman bagi perlindungan anak-anak," kata Huda.