Bagikan:

JAKARTA - Pimpinan DPR akan memonitor pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) pasca terjadinya klaster COVID-19 di sejumlah sekolah.

"Kami, DPR akan memonitor," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Jumat, 24 September. 

Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat 1.303 sekolah menjadi klaster COVID-19 secara skala nasional selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Data Kemendikbudristek tersebut dihimpun dari survei yang dipublikasi di situs https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/home/survey-ptm-dashboard-spasial, Kamis, 23 September.

Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR itu mengaku prihatin adanya klaster sekolah padahal sudah menerapkan protokol kesehatan.

"Kami prihatin ada klaster baru dari kegiatan tatap muka di sekolah, walaupun sebagian besar sekolah sudah menyatakan mereka melakukan prokes yang ketat," ungkap Dasco.

Atas munculnya klaster baru penularan COVID-19 tersebut, Dasco mengimbau seluruh sekolah agar memperhatikan protokol kesehatan secara lebih ketat.

"Kepada orang tua diharapkan ini menjadi pertimbangan apakah mengizinkan atau tidak kita serahkan kepada orang tua,” kata politikus Gerindra itu.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, pelaksanaan sekolah tatap muka tidak akan diberhentikan.

Dia menjelaskan, sekolah yang menjadi klaster COVID-19 saja yang ditutup hingga kembali aman untuk PTM terbatas.

"Tidak, (dihentikan). PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman," kata Nadiem di DPR, Kamis, 23 September.

"Itu terus kita monitor, itu temuannya. Bukan berarti PTM-nya akan diundur, masih harus jalan, terbuka, tapi sekolahnya masing-masing kalau ada kasus klaster ya harus ditutup segera, memang seperti itu," sambung Nadiem.