Jokowi Bentuk Badan Pangan Nasional, Serikat Petani Ingin Implementasinya hingga Daerah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Pangan Nasional (BPN). Nantinya, badan ini akan menangani permasalahan pangan di Indonesia. Terbentuknya BPN tersebut tertuang melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai bahwa BPN mempunyai tantangan yang berat untuk bisa mengkonsolidasikan, mengarahkan kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian dan usaha urusan pangan di tingkat provinsi dan daerah.

Meskipun begitu, Henry tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan Presiden Jokowi. Katanya, kehadiran BPN merupakan salah satu cara yang dipilih pemerintah mencapai kedaulatan pangan nasional.

"Bagaimana kebijakan nasional bisa terimplementasikan sampai ke tingkat daerah. Juga bagaimana kespesifikan persoalan pangan dan pertanian juga terakomodir dalam kebijakan nasional, mengingat kita adalah negara kepulauan sekaligus agraris," katanya melalui keterangan resmi, Sabtu, 28 Agustus.

Menurut Henry, sudah tepat BPN berada di bawah langsung Presiden. Ia menilai fungsi badan ini juga sudah untuk melakukan pengaturan dan pengarahan tentang kebijakan pangan, pengadaan produksi pangan, serta distribusinya. Baik untuk kepentingan stabilisasi ekonomi, dan memberikan pangan khusus untuk masyarakat yang layak mendapat bantuan pangan.

Sehingga, kata Henry, BPN punya peran yang sangat sentral dalam mengatur regulasi, kebijakan, soal pangan. "Dengan BPN ini, kita harap urusan-urusan miskoordinasi misinformasi sampai terjadinya gap antara kementerian dan lembaga dalam urusan pangan bisa teratasi," jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Henry, secara khusus BPN juga untuk mengatasi masalah-masalah pangan yang dihadapi di daerah-daerah tertentu dan masyarakat-masyarakat tertentu. Seperti merancang kawasan mana yang bisa dicanangkan sebagai kawasan berdaulat pangan.

SPI juga berharap BPN dipimpin oleh orang yang mengerti dan memahami kebijakan-kebijakan pangan mulai dari level daerah sampai internasional, bisa bekerjasama dengan berbagai kementerian, dan tentunya bisa berkomunikasi rutin dengan Presiden Jokowi. Pemerintah juga diminta untuk membangun komunikasi dan menggandeng ormas tani dalam hal pengambilan kebijakan.

"Harus dipimpin oleh orang punya visi yang panjang yang bisa meneruskannya ke level kebijakan. Bila urusan penegakan kedaulatan pangan ini dijalankan, pemerintah ini akan bisa mengatasi banyak masalah di negeri ini mulai dari pengangguran, kemiskinan, pembangunan pedesaan yang merata, dan menjamin generasi Indonesia yang sehat, berkecukupan pangan dan berkecukupan gizi," ucapnya.