Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partai koalisinya diprediksi membahas sejumlah hal, termasuk wacana amandemen terbatas UUD 1945. Dia menyebut pertemuan ini sebagai hal yang rutin untuk mendalami sikap yang perlu diambil.

"Pasca pidato presiden sendiri di sidang MPR kemarin, mungkin ada beberapa yang mungkin perlu didalami satu sama lain karena masih sahut-sahutan di media kan. Tentu ini butuh didalami, dirapatkan secara lebih bulat lah bahasa saya khusus tentang amandemen UUD, di sana ada pokok-pokok haluan negara," kata Willy kepada wartawan, Rabu, 25 Agustus.

"Itu kan yang dibacakan oleh Pak Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR lalu direspons oleh Pak Presiden. Tentu ini beberapa hal butuh dukungan politik," imbuhnya.

Willy mengatakan sejumlah partai politik sudah menyampaikan sikapnya terhadap wacana ini termasuk NasDem yang menyatakan menolak. Tapi, Willy menduga pertemuan ini dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi dan misinterpretasi.

"Daripada sahut-sahutan lebih baik duduk bersama dan ini merupakan suatu langkah yang tepat yang dilakukan Presiden sore hari ini dengan memanggil semua," tegasnya.

Selain itu, Jokowi diprediksi mengumpulkan partai koalisi pendukungnya untuk membahas perihal penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. "Kedua hal itu yang dari dialog terakhir bersama Presiden. Bagaimana ketidakpastian itu tidak ada tapi peran-peran partai dalam penyelesaian COVID-19 itu penting," ujar Willy.

Sementara terkait adanya kemungkinan reshuffle, dia mengatakan hal ini biasanya tak dimulai dengan menggelar dialog bersama. Jokowi, sambung Willy, biasanya menyampaikan secara langsung kepada ketua umum partai koalisi.

"Kalau reshuffle itu pak Jokowi langsung momentum marking aja, langsung kepada ketua umum yang bersangkutan tapi dialog seperti ini agak tabu lah ya. Kan ini lebih banyak agenda bersama," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan akan mengadakan pertemuan dengan petinggi partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate.

Dia menyebut petinggi parpol koalisi yang akan hadir adalah ketua umum dan sekjen partai koalisi. Hanya saja, Johnny tak memerinci tujuan pertemuan itu dan hanya menyebut kegiatan ini sebagai pertemuan reguler.

"Pertemuan reguler antara Presiden dan pimpinan parpol koalisi," tutur Johnny saat dikonfirmasi.

Sebagai informasi, partai politik yang koalisi pendukung Jokowi di dalam pemerintahan adalah adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan yang ada di luar pemerintahan atau tak masuk kabinet maupun legislatif adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PKPI, dan Partai Bulan Bintang (PBB), dan Hanura.