JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam pidato penutup musyawarah nasional (Munas) X menyatakan sikap partainya terhadap wacana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh maupun terbatas.
Seperti diketahui, saat ini wacana amandemen UUD 1945 sedang bergulir di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Awalnya, amandemen terbatas direncanakan hanya untuk menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN).
Namun, seiring berjalannya waktu wacana ini melebar hingga pada penambahan masa jabatan presiden tiga periode. Tak hanya itu, semangat mengamanden ini justru menyentuh kotak pandora yakni mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi untuk memilih presiden.
"Singkatnya partai Golkar tidak akan mengotak-atik 4 pilar di dalam periode ini," tuturnya, dalam acara Munas X Partai Golkar, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 5 Desember.
Menurut Airlangga, hal itu karena Golkar menyadari Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN merupakan jangkar politik yang memainkan peran strategis. Sehingga, pihaknya harus mendukung pemerintah menjaga situasi nasional.
"Kita harus mendukung kebijakan pemerintah menjaga stabilitas nasional yang kondusif. Oleh karena itu Partai Golkar sangat mengapresiasi tekad Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Pak Ma'ruf Amin untuk setia kepada setiap barisan reformasi yang vital temasuk di dalamnya menjaga UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila," tuturnya.
Sementara Jokowi, berkaca pada usulan-usulan yang melenceng tersebut ia memutuskan amandemen UUD 1945 tidak perlu dilakukan.
"Kan ke mana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik, tidak usah amandemen," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember.
"Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu mudah untuk diselesaikan," tandasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
