Teten Masduki: Transformasi Digitalisasi UMKM Harus Dipercepat

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan situasi pandemi COVID-19 ini membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tertekan. Meksi begitu, ada beberapa UMKM yang masih bisa bertahan karena terhubung dengan ekosistem sigital.

Namun, Teten berujar, saat ini baru sekitar 13 persen atau 8 juta pelaku usaha yang terhubung dengan ekosistem digital. Sementara sekitar 87 persennya masih memakai sistem offline. Padahal, menurut Teten, UMKM yang memanfaatkan marketplace lebih bisa bertahan di tengah lesunya ekonomi.

"UMKM terpukul dari dua sisi, yaitu supply dan demand. Diprediksi setelah September akan ada separuh UMKM yang tumbang. Ini yang harus segera kita antisipasi," katanya, diskusi virtual bersama Infobank, Kamis, 25 Juni.

“Tips 60 Detik Berbisnis di Era Pandemi”

yuk #SobatKUKM simak tips berikut

Episode 27: Nyali, masih bersama @wrahmada.

Sudah seberapa besar nyali kamu? Semoga bermanfaat ya, Sobat😉#KemenkopUKM#SiapBersamaKUMKM#UMKMNaikKelas pic.twitter.com/YFQHUxLXmQ

— KemenkopUKM (@KemenkopUKM) June 24, 2020

Lebih lanjut, Teten berujar, untuk menyelamatkan UMKM maka transformasi digitalisasi harus dipercepat. Bukan hanya untuk akses pasar, melainkan juga mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan.

"Dari data ini, kita harus percepat transformasi digitalisasi. UMKM kalau diminta aset sebagai jaminan (pinjaman) pasti berat. Tetapi kalau ada data digital mengenai kesehatan keuangan, kelancaran bisnis, itu bisa jadi bahan bank untuk mempertimbangkan penyaluran pembiayaan," jelasnya.

Menurut Teten, pemerintah juga sudah menyiapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, termasuk UMKM. Program utama adalah relaksasi terhadap pinjaman dengan penundaan cicilan enam bulan, subsidi kredit, penghapusan pajak, hingga penyediaan modal kerja baru yang lebih murah.

"Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 5 tahun tumbuh 5 persen. Itu ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat di atas 50 persen. Program bansos yang digelontorkan ke masyarakat, pembiayaan lewat mekanisme lembaga pembiayaan, mestinya bisa memulihkan ekonomi," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp735 triliun untuk dibelanjakan produk UMKM. Hal itu telah dikoordinasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kami angkat di rapat-rapat kabinet. Sekarang disiapkan e-katalog dan laman khusus UMKM di LKPP. Kami juga melakukan pelatihan ke kementerian-kementerian untuk menyusun paket pengadaan (produk UMKM)," jelasnya.

Teten meyakini, apabila Rp735 triliun anggaran ini mengalir untuk belanja produk UMKM, ekonomi sektor UMKM akan mulai bergeliat kembali.