VIDEO: Permintaan Maaf Warganet yang Sebut Jokowi Cocok Pakai Baju Adat Baduy dan Bawa Madu Jongkok di Perempatan

JAKARTA - Penampilan Presiden Joko Widodo dengan baju adat Baduy saat menyampaikan pidato Kenegaraan, 16 Agustus dikomentari nyinyir oleh warganet dengan akun bernama @pawletariat.

Dia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) cocok menggunakan pakaian adat Suku Baduy saat pidato kenegaraan.

Pada akhir komentar, akun ini meminta Jokowi untuk sekalian membawa madu dan jongkok di perempatan. "Azzzsksksks Jokowi Make baju adat Baduy cocok bgt, tinggal bawa madu + jongkok perempatan," tulis akun ini.

M. Bernie setelah cuitannya viral langsung membuat klarifikasi dan meminta maaf.

"Saya sama sekali gak ada niat menghina suku baduy. Saya tahu, suku baduy memiliki tradisi dan kearifan yang sangat luhur. Tapi memang benar saya memiliki keprihatinan dan keresahan ttg warga baduy yang harus berjalan kaki ratusan kilometer kemudian menggelandang di jakarta demi jualan madu hutan Rp100 ribu per botol. Sesuatu yang kemungkinan terjadi karena ruang hidup warga baduy semakin sempit." 

"Dengan demikian saya meminta maaf atas cuitan saya tersebut, khususnya kepada warga baduy. Saya mengakui kesalahan, dan akan belajar untuk lebih bijak dalam mengeluarkan pendapat soal masyarakat adat Nusantara."

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ambil pusing dengan hinaan terhadap dirinya. Ia menyebut Presiden Jokowi lebih takut dirinya tak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan optimal daripada mempedulikan hinaan dan cacian.

Hal ini disampaikan Faldo untuk menanggapi pernyataan warganet dengan akun Twitter @pawletariat yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) cocok menggunakan baju adat suku Baduy sambil bawa madu dan jongkok di perempatan.

"Presiden tidak pernah memusingkan hinaan dari orang apalagi itu dari rakyat Indonesia yang beliau cintai. Beliau (Presiden Jokowi, red.) lebih takut tak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan optimal," kata Faldo kepada VOI, Rabu, 18 Agustus.

Menurutnya, seluruh warga negara memang memiliki kebebasan berpendapat. Hanya saja, perlindungan hak terhadap sesama harus tetap diperhatikan agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah.