Dibubarkan Polisi dan TNI Saat Kibarkan Merah Putih, Panglima Ormas Akan Lakukan Ini

JAKARTA - Panglima oraganisasi masa (ormas) Laskar Merah Putih (LMP) Daenk Jamal menyesalkan adanya insiden pelarangan pembentangan bendera merah putih sepanjang 21 meter di jembatan PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, pada saat HUT ke-76 RI, kemarin.

Petugas tiga pilar beralasan penghalauan pembentangan bendera merah putih sepanjang 21 meter sebagai antisipasi kerumunan di PPKM Level 4, padahal peserta yang datang hanya berjumlah 30 orang dan mematuhi prokes ketat COVID-19.

"Kami mewakili dari seluruh anak bangsa, mengimbau setiap pihak pengelola tempat swasta dan lain sebagainya, selama itu kegiatan membawa nama baik Indonesia, selama kegiatan untuk kepentingan bangsa dan negara, saya rasa tidak perlu dipersulit," kata Daeng saat dikonfirmasi VOI, Rabu 18 Agustus.

Pada proses pembentangan bendera yang dilakukan ormas LMP, Selasa 17 Agustus, kemarin, sempat terjadi ketegangan antara peserta dan petugas tiga pilar. Bahkan, sempat terjadi adu argumen antara kedua belah pihak saat dilakukan pelarangan pembentangan bendera merah putih di jembatan PIK.

"Saya rasa tidak perlu dibuat sesuatu yang berlebihan, toh kami ini datang kesana bukan untuk berbuat anarkis. Bukan untuk mengganggu kenyamanan orang-orang. Tapi LMP hadir disana untuk mengembalikan semangat NKRI, seluruh warga masyarakat DKI Jakarta, khususnya Indonesia," ujarnya menambahkan.

Menurut Daenk Jamal, selama ini masyarakat berasumsi bahwa keberadaan Pantai Indah Kapuk (PIK) dianggap dikuasai oleh orang asing. Untuk itu, pihaknya membuktikan dengan membentangkan bendera merah putih di Jembatan PIK.

"Untuk menghilangkan asumsi masyarakat Jakarta bahwa itu milik asing, masyarakat sulit masuk ke dalam. Kami membuktikan bahwa itu tidak benar. Namun apa yang terjadi sangat menyesal sekali, kami sedikit dihalang-halangi," ucap Jamal.

Jamal berharap kegiatan ini menjadi barometer di 34 provinsi lainnya untuk menggaungkan semangat NKRI.

"Saya selaku panglima akan menggaungkan persoalan ini di seluruh nusantara. Bahkan menghimbau kader LMP di 34 provinsi agar setiap tahun membuat kegiatan seperti ini," katanya.