50 Ribu Warga Brasil Unjuk Rasa setelah Jadi Negara Kedua soal Kematian COVID-19

JAKARTA - Brasil menjadi negara kedua dengan kasus kematian akibat coronavirus desease (COVID-19) mencapai lebih dari 50 ribu. Meroketnya jumlah kasus kematian itu membuat masyarakat melakukan unjuk rasa memerotes kebijakan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang dinilai acuh terhadap masalah tersebut.

Catatan bersejarah ini datang beberapa hari setelah negara itu mengonfirmasi ada lebih dari satu juta orang yang terinfeksi virus corona baru. Namun, para ahli, seperti diwartakan BBC mengatakan, jumlah sebenarnya lebih tinggi.

Para ahli beralasan, Brazil sama sekali belum memenuhi jumlah pengujian ideal. Lagipula, prediksi-prediksi ahli menyatakan Brazil bahkan belum sampai di puncak pandemi.

Bolsonaro beropini bahwa dampak ekonomi jauh lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Tidak ada kebijakan kuncitara nasional, sementara pemerintah daerah mengambil sikapnya sendiri-sendiri untuk melakukan pembatasan. 

Setelah berbulan-bulan melakukan pembatasan, perlahan kini kebijakan itu telah dilonggarkan, kendati tingkat infeksi COVID-19 masih tinggi. Minggu, 21 Juni, Kementerian Kesehatan mengumumkan, dalam 24 jam, tercatat ada 641 kasus kematian.

Maka, total kasus kematian di Brazil kini mencapai 50.617 kasus. Pada hari itu juga tercatat jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 mencapai lebih dari 17 ribu. Hanya negara AS yang bernasib lebih buruk dengan 2,2 juta kasus dan hampir 120 ribu kematian.

Naik pitam

Meroketnya kasus membuat warga naik pitam. Ribuan penentang sekaligus pendukung Bolsonaro turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap pemerintahannya. 

Demonstran anti-pemerintah menyerukan agar Bolsonaro dimakzulkan. Beberapa kebijakannya membendung COVID-19 sarat kontroversial. Salah satunya, kebijakan Bolsonaro menentang kuncitara dan secara terbuka tidak setuju dengan saran dari kementerian kesehatannya sendiri.

Selain karena pagebluk, kemarahan publik mendidih setelah mantan ajudan dan kolega Bolsonaro tersandung kasus korupsi. Namun, para pendukungnya bilang bahwa ada upaya sistematis dari Kongres dan Mahkamah Agung untuk menjegal kekuasaan Sang Presiden.