JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah di luar Pulau Jawa-Bali untuk mengerem mobilitas masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan karena lonjakan kasus COVID-19 kini bergeser ke luar Pulau-Jawa Bali.
"Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama, yang paling penting ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda semuanya harus tahu. Artinya mobilitas manusianya di rem paling tidak dua minggu," kata Jokowi saat memimpin Ratas Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4, Sabtu, 7 Agustus.
Selanjutnya, mantan Walikota Solo ini juga meminta Panglima TNI untuk menggencarkan testing dan tracing sehingga mereka yang sempat kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 bisa ditemukan dan dipisahkan. "Respon secara cepat karena ini berkaitan dengan kecepatan," perintah Jokowi.
"Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua," imbuhnya.
Terakhir, Presiden Jokowi memerintahkan pasien COVID-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat. Dia juga meminta para kepala daerah menyiapkan tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.
Dalam penyiapan ini, Jokowi memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk membantu provinsi yang harus merespons cepat penambahan kasus seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun provinsi itu disebut Presiden Jokowi mengalami lonjakan kasus COVID-19 selama dua pekan terakhir.
"Juga libatkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada," katanya.
BACA JUGA:
Jokowi juga meminta pemberian vaksinasi COVID-19 segera dipercepat di luar Pulau Jawa-Bali. Dia memerintahkan kepala daerah segera menyalurkan stok vaksin jika mereka sudah menerimanya.
"Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (pemerintah, red) pusat lagi," tegasnya.
"Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini," pungkasnya.