Tarik-ulur Rencana Formula E di Tengah COVID-19
Balap Formula E (Foto: Instagram @fiaformulae)

Bagikan:

JAKARTA - Komisi E DPRD DKI akan membawa masalah pengadaan anggaran Formula E ke Badan Anggaran (Banggar) DKI setelah mengadakan rapat yang tidak berujung titik temu bersama jajaran Pemprov DKI.

Diketahui, saat ini, pemerintah daerah, termasuk DKI, tengah mengutak-atik pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dialokasikan sebagai penanganan COVID-19. Penganggaran kegiatan yang tidak begitu urgensi akan ditunda ke tahun depan atau dihapus. Namun, di tahun ini, Pemprov DKI masih memberi ruang untuk penganggaran commitment fee ajang balap Formula E.

Ketua Komisi E Iman Satria menyebut alasan penganggaran Formula E dibawa ke Banggar untuk berupaya menarik kembali anggaran yang telah digelontorkan lewat pembahasan antara pimpinan DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

"Kami rekomendasikan kepada pimpinan dewan supaya menggelar Banggar dan memanggil TAPD, termasuk BPKD. Kemudian hasil Banggar nanti juga bisa disampaikan kepada gubernur karena perwakilan (SKPD) dia kan pasti datang," kata Iman kepada wartawan, Rabu, 17 Juni.

Selagi itu, Iman mengaku akan mempelajari skema perjanjian penyelenggaraan Formula E antara Pemprov DKI dan Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E. Hal ini untuk menghindari potensi sanksi jika melanggar perjanjian.

"Kami pelajari dulu sejauh apa, takutnya nanti ada penalti bila dana minta dikembalikan, karena ini enggak gampang. Kami juga mau tanya kepada TAPD atau Jakpro, ini masih feasible (layak) atau enggak secara b to b (business to business)," ucap Iman.

Uang panjar dibayar lagi

Dalam rapat pembahasan antara DPRD dan Pemprov DKI yang digelar Selasa, 16 Juni, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus mengaku telah kembali membayar commitment fee atau uang panjar Formula E di tahun ini.

Commitment fee dari ajang balap yang sedianya digelar pada 6 Juni ini dibayar setiap tahun selama lima tahun, dengan dua termin per tahun. Pada Agustus 2019, Pemprov DKI telah membayar termin pertama sebesar 10 juta poundsterling. Kemudian, termin kedua sebesar 10 juta poundsterling juga sudah dibayar pada Desember 2019. 

Sampai akhirnya wabah COVID-19 merebak. Anggaran diutak-atik demi bisa dialokasikan untuk penanganan virus corona. Namun, DKI masih menganggarkan 11 juta poundsterling untuk pembayaran termin pertama pada 2020. Total, ada 31 poundsterling yang telah digelontorkan.

"Sementara, termin kedua (yang harusnya dibayar pada tahun) 2020 ini belum terlaksana karena masuk dalam efisiensi," tutur Firdaus.

Kemudian, Pemprov DKI juga berencana akan membayar commitment fee pada tahun 2021 sebesar 24,2 juta poundsterling. Pada 2022 akan kembali membayar 26,6 poundsterling, tahun 2023 sebesar 26,6 juta, dan 2024 sebesar 29,2 juta poundsterling. Pembayaran ini tetap dilakukan agar ajang balap lima musim ini bisa ditunda dan dimulai tahun depan.

"Akhirnya, setelah beberapa kali komunikasi mereka menyepakati bahwa 2020 eventnya ditunda kemudian untuk commitment fee ini akan didedikasikan untuk penyelenggaraan 2021. Jadi, uang commitment fee tidak hilang," ujar Firdaus.

DPRD tolak pertahankan Formula E

Hampir seluruh Anggota Komisi E DPRD DKI sepakat untuk menolak penganggaran Formula E di tengah pegebluk COVID-19. Mereka tak mau kegiatan ditunda, melainkan dibatalkan seluruhnya agar pembiayaan bisa dialokasikan untuk penanganan virus corona.

"Kita (DKI) kan sudah bayar, tapi kalau tetap dilaksanakan dalam situasi perekonomian dua-tiga tahun ini belum tentu bagus. Ujungnya, pemerintah bayar (commitment fee) tapi tidak ada return (keuntungan) dan investasi. Kan celaka juga," kata Ketua Komisi E Iman Satria.

Menambahkan, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotman ragu penyelenggaraan Formula E bisa berjalan lancar. Sebab, dikhawatirkan, turis asing masih takut datang ke Indonesia untuk menonton Formula E.

"Apakah mungkin orang dari Korea datang ke Indonesia untuk menonton Formula E dalam kondisi saat ini? Dampak COVID-19 ini tidak hanya sampai tahun 2021, tapi tahun 2023, perekonomian kita baru merangkak (perekonomian). Saya yakin Formula E tidak akan tercapai sampai tahun 2023,ungkap Merry.

Kemudian, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengaku awalnya mendukung pergelaran Formula E. Namun, setelah wabah COVID-19 semakin meluas, ia berpikir sebaiknnya DKI membatalkan ajang balap tersebut.

"Sebaiknya duit komitmen (31 juta poundsterling) yang sudah dibayarkan kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat, apalagi dalam kondisi pandemi begini," ujarnya.

Mau tak mau, Pemprov DKI akhirnya menuruti dan mengusahakan pembatalan penyelenggaraan Formula E. Direktur Proyek PT Jakpro Muhamad Maulana menyebut pihaknya akan bernegosiasi dengan Formula E Operations untuk menarik kembali commitment fee senilai 31 juta poundsterling tersebut.

"Kami masih berdiskusi dan bernegosasi apakah bisa ditarik kembali atau tidak. Kami coba tarik keseluruhan (dana komitmen) dengan menunda (ajang balap Formula E)," ungkap Maulana.

"Kami kan sudah berkontrak, jadi kalau membatalkan begitu harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Enggak segampang itu (membatalkan) karena kan berkaitan dengan image (citra) Indonesia," lanjutnya.