JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim koordinasi antara Pemprov DKI dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bantuan sosial tunai (BST) berjalan dengan baik.
Padahal, sampai saat ini masih ada lebih dari 99 ribu warga DKI yang belum menerima penyaluran BST karena pemadanan data ganda penerima bantuan belum diselesaikan antara Pemprov DKI dengan Kemensos.
"Koordinasi dengan Kemensos baik, hubungannya baik. Semua kita koordinasikan dengan baik," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Agustus.
Riza mengaku saat ini proses pemadanan data penerima BST yang tercatat di kedua instansi ini belum selesai. Tapi, Ia menyebut Jakarta tidak sulit melakukan pemutakhiran data.
"Di Jakarta ini kan tidak sulit melakukan pendataan. Jaraknya dekat, semua terdata. Sekarang, data yang ganda akan dicek kembali," ungkap dia.
Diketahui, Pemprov DKI masih menahan BST tahap 5 dan 6 kepada 99.450 KPM sampai saat ini. Dari 1.007.379 sasaran, DKI baru menyalurkan BST kepada 907.616 KPM. Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari menjelaskan, alasan Pemprov menahan penyaluran BST karena hampir 100 ribu KPM itu terdaftar dalam sasaran kedua penyalur, yakni dalam Pemprov DKI dan Kemensos.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Puan Maharani: PPKM Sudah Sebulan, Bantuan untuk Pekerja Tidak Boleh Molor!
05 Agustus 2021, 12:24 -
| BERITA
Sydney Alami Hari Terburuk Selama Pandemi, Cetak Rekor Tertinggi Infeksi Harian COVID-19
05 Agustus 2021, 12:36 -
| BERITA
Jadwal Formula E Belum Jelas, Anies Tetap Minta Sumber Pendanaan Selain APBD Dicari
05 Agustus 2021, 11:33
Premi mengaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat ke Kementerian Sosial mengenai kepastian data ganda tersebut agar warga yang terdampak COVID-19 dan menjadi sasaran penerima bantuan seluruhnya bisa segera mendapat BST.
"Pak gubernur sudah bersurat kepada ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name, address, siapa saja yang menerima," ungkap Premi beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak tahu mengenai surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal data ganda BST yang perlu diverifikasi dan divalidasi.
“Saya enggak tahu persis surat yang disampaikan DKI,” ujar Risma pada Selasa, 3 Agustus.
