JAKARTA - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, mengimbau agar program vaksinasi dilakukan dengan menyasar semua lapisan masyarakat. Mengingat adanya laporan banyak kelompok masyarakat, terutama di kampung-kampung dan wilayah pedalaman belum tersentuh vaksin.
Bahkan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar akses vaksin untuk masyarakat adat dan kelompok rentan dipermudah.
"Saya minta agar vaksinasi terus dimasifkan dan dipercepat pengirimannya ke daerah dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang di kampung-kampung karena kasus COVID-19 juga cukup banyak terjadi di kampung-kampung," ujar Muhaimin, Kamis, 29 Juli.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, surat terbuka dari AMAN menunjukkan bahwa upaya vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) bisa terhambat dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10/2021 Pasal 6 Ayat 3 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi.
Di mana peraturan tersebut mewajibkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat bagi warga negara untuk mengikuti program vaksinasi.
Persyaratan adanya NIK by name by address dalam beleid tersebut, menurut Muhaimin, telah menyulitkan masyarakat adat dan kelompok rentan. Sebab menurutnya, tidak sedikit masyarakat adat, kelompok disabilitas, anak-anak yang berada di panti asuhan, lansia, tunawisma, yang tidak memiliki NIK.
"Petugas di lapangan harus memahami kondisi masyarakat. Jika ada kasus-kasus seperti itu jangan lantas masyarakat tidak bisa mendapatkan hak untuk sehat, hak untuk terlindungi dari potensi tertular dan bahkan menjadi korban COVID-19," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Cak Imin mengingatkan, persoalan NIK memang satu kasus yang harus diselesaikan. Disatu sisi, vaksinasi saat ini juga lebih mendesak daripada hanya persoalan administratif kependudukan.
"Saya sudah cek langsung ke Biofarma bahwa sebenarnya stok vaksin tersedia. Ini harus menjadi atensi bagaimana agar distribusi vaksin ke daerah bisa lebih dipercepat lagi sehingga semua masyarakat bisa divaksin," kata Wakil Ketua DPR bidang Korkesra itu.
Cak Imin menambahkan, vaksinasi menjadi satu cara yang paling mungkin diperkuat pemerintah untuk menekan potensi penularan akibat penyebaran varian delta. Pasalnya, melihat kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga Rabu, 28 Juli, masih bertambah hingga 47.791 orang. Sehingga totalnya kini sudah mencapai 3.287.727 orang.
BACA JUGA:
Sementara total pasien sembuh berada di angka 2.640.676 orang secara total, itu pun setelah ada penambahan pasien sembuh sebanyak 43.856 orang, kemarin. Sedangkan angka kematian terus menanjak ke angka 88.659 orang usai ada tambahan kasus dalam 24 jam terakhir sebanyak 1.824 pasien COVID-19 meninggal dunia.
"Maka dari itu, salah satu cara yang cukup efektif untuk menekan penambahan kasus positif dan korban meninggal akibat COVID-19 adalah memasifkan vaksinasi," kata Cak Imin.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
