Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah kecamatan hingga rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) untuk berperan aktif dalam melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 secara masif.

Tindakan ini menurut Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin terkait hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia atau sekitar 82,6 persen belum divaksin. 

Sebanyak 36,4 persen di antaranya mengaku tidak bersedia divaksin karena beberapa hal diantaranya takut efek samping setelah divaksin dan menganggap vaksin tidak efektif.

"Kemenkes perlu mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para guru dan dosen, hingga figur publik yang berasal dari kalangan selebriti untuk menjadi teladan dan mengajak masyarakat agar mau divaksin COVID-19," ujar Muhaimin kepada wartawan, Rabu, 21 Juli.

Menurutnya, langkah tersebut bisa dilakukan melalui media massa dan media sosial, atau menjelaskan langsung kepada masyarakat. Sosialisasi, kata dia, bisa dilakukan kepada kelompok yang belum dan menolak vaksin mengenai manfaat, dampak, dan efek samping yang diterima oleh tubuh usai divaksinasi.

"Dengan cara ini masyarakat dapat memahami dan menimbulkan rasa inisiatif untuk divaksinasi," ujar Ketua Umum PKB itu.

Selain itu, Cak Imin juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinkes untuk mengatur dengan baik jadwal vaksinasi masyarakat dan memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Tujuannya, agar tidak terjadi penumpukan yang menyebabkan masyarakat enggan datang ke sentra vaksinasi karena khawatir terpapar virus COVID-19 saat menunggu divaksinasi.

"Kemenkes dan Pemda perlu untuk memperbanyak sentra vaksinasi agar masyarakat memiliki banyak pilihan tempat, sehingga tidak terjadi penumpukan dan memudahkan masyarakat untuk memilih tempat vaksinasi terdekat dari rumahnya,” katanya.