Efektifitas Diragukan, DPR Minta Pemerintah Stop Impor Vaksin Sinovac

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta Pemerintah mengevaluasi efektifitas vaksin Sinovac yang selama ini digunakan di Indonesia. Jika tidak, maka Pemerintah harus menghentikan impor bahan baku vaksin asal China itu.

Pasalnya, kata dia, beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand sudah menghentikan penggunaan vaksin Sinovac dan beralih ke vaksin yang efikasinya lebih baik. Bahkan, China sendiri yang merupakan produsen Sinovac malah diketahui memborong vaksin Pfizer buatan Amerika Serikat.

WHO menyebutkan efikasi vaksin Sinovac hanya 51 persen, sedangkan BPOM menyebut 65 persen. Angka tersebut, menurut Mulyanto, lebih kecil dibanding efikasi vaksin merek lain.

Sementara itu, di tengah program vaksinasi yang tengah berjalan di Indonesia justru terjadi lonjakan gelombang kedua pandemi COVID-19. Terlebih, banyak kasus positif meski sudah divaksin.

"Jadi sangat wajar kalau kita meragukan efektivitas vaksin Sinovac tersebut. Secara ekonomi ini tidak optimal dengan anggaran yang kita gelontorkan untuk mengimpor vaksin. Jadi, Pemerintah perlu segera menyetop impor vaksin ini," ujar Mulyanto, Jumat, 23 Juli.

Politikus PKS itu menilai, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa vaksin-vaksim yang digunakan selama ini efektif dalam menanggulangi COVID-19, khususnya Sinovac. Jika dinilai tidak efektif, maka sebaiknya Pemerinta segera mengganti dengan merek lain yang lebih baik.

“Kita tidak ingin anggaran yang besar untuk pembelian vaksin impor terbuang sia-sia. Karena itu Pemerintah harus menyetop impor vaksin Sinovac ini, sampai diperoleh hasil evaluasi secara komprehensif," tegas Mulyanto.

Kalaupun diharuskan untuk impor, sambungnya, maka vaksin yang dipilih haruslah yang berkualitas dan tingkat efikasinya tinggi.

"Toh anggaran yang disediakan negara untuk pengadaan vaksin tidak sedikit,” kata Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini mengingatkan, Pemerintah hanya bergantung dan mengandalkan satu merek vaksin saja. Padahal, tersedia banyak pilihan merek vaksin yang lebih baik di dunia.

"Jangan terkesan Pemerintah tunduk pada kepentingan pihak tertentu dalam hal pembelian vaksin ini. Pemerintah harus memikirkan dan mengedepankan keselamatan rakyat. Kalau sekarang masyarakat melihatnya, Pemerintah seperti didikte mafia impor,” demikian Mulyanto.

Sebelumnya diketahui pertanggal 22 Juli 2021 Pemerintah kembali mendatangkan 8 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac. Dari pengiriman yang ke-29 ini total bahan baku vaksin Sinovac yang diterima Pemerintah berjumlah 123.500.280 dosis.

Bahan baku atau vaksin bulk ini akan diolah PT Bio Farma sebelum didistribusikan ke masyarakat sebagai vaksin jadi.